PAMEKASAN, Garudasatuunews.id – Upaya pemerintah memutakhirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kembali menjadi sorotan, menyusul masih lemahnya validitas data penerima bantuan sosial yang berpotensi mengganggu ketepatan sasaran program.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperbarui DTSEN sebagai fondasi kebijakan sosial nasional. Pernyataan itu disampaikan dalam forum kolaborasi program prioritas Presiden di Auditorium Universitas Islam Negeri Madura, Minggu (10/5/2026).
“Data sosial yang akurat menjadi fondasi utama dalam penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran,” ujar Saifullah Yusuf.
Namun, pernyataan tersebut sekaligus mengindikasikan masih adanya persoalan serius dalam akurasi data di lapangan. Hingga kini, belum ada penjelasan rinci mengenai tingkat kesalahan data (error rate) maupun hasil audit independen terhadap DTSEN yang digunakan sebagai basis distribusi bantuan.
Dalam kegiatan yang dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan, DPRD, akademisi, hingga ratusan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah menekankan peran operator desa, pendamping sosial, hingga RT/RW sebagai ujung tombak pengumpulan data.
Ketergantungan pada struktur lokal ini dinilai rentan terhadap inkonsistensi, tumpang tindih data, hingga potensi manipulasi jika tidak disertai sistem verifikasi berlapis dan pengawasan ketat.
Mensos juga menegaskan bahwa bantuan sosial tidak boleh bersifat konsumtif semata, melainkan harus mendorong kemandirian ekonomi. Namun, tidak disampaikan indikator keberhasilan maupun evaluasi program sebelumnya dalam mengubah penerima bantuan menjadi mandiri secara ekonomi.
“Program bansos harus diiringi penguatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pemberdayaan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut membuka pertanyaan terkait efektivitas integrasi antara program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang selama ini berjalan, termasuk sinkronisasi antar kementerian dan pemerintah daerah.
Selain itu, pemerintah mengklaim pemutakhiran DTSEN dilakukan secara partisipatif dan transparan. Namun, mekanisme akses publik terhadap data, proses koreksi, serta pengaduan masyarakat belum dijelaskan secara terbuka.
Padahal, DTSEN menjadi basis utama dalam berbagai kebijakan strategis, mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga perumusan program pengentasan kemiskinan nasional.
Tanpa sistem validasi yang kuat dan transparansi menyeluruh, pembaruan data berisiko mengulang persoalan klasik—bantuan tidak tepat sasaran, data ganda, hingga masyarakat rentan yang justru tidak terdata.
Pemerintah menyebut pemutakhiran DTSEN bertujuan meningkatkan akurasi data kemiskinan, mempercepat pengambilan kebijakan, serta memperkuat akuntabilitas. Namun, capaian konkret dari tujuan tersebut hingga kini belum dipublikasikan secara komprehensif kepada publik.
(Red-Garudasatuunews)
