Gresik, garudasatunews.id|| Seorang wali murid UPT SD negeri 31 Gresik terkait adanya biaya yang dibayarkan kurang lebih hampir sebesar Rp 1jt untuk pembelian seragam, Buku LKS dan biaya operasional lainnya
Dalam keterangannya kepada wartawan garudasatunews.id wali murid yang meminta identitasnya tidak di publikasikan tersebut.
Pengakuan tersebut memicu sorotan mengingat kebijakan terkait pendidikan negeri Pada prinsipnya melarang adanya pungutan yang tidak memiliki dasar aturan yang jelas, termasuk untuk tarikan pembelian seragam sebesar Rp 500, Buku LKS Rp 90 oleh pihak sekolah.
Tarikan yang di lakukan oleh lembaga pendidikan tanpa dasar atau aturan yang jelas dinilai tidak di perbolehkan.
Namun menurut informasi yang beredar praktik penarikan biaya pembelian seragam, buku LKS di sebut terjadi setiap tahun.
Hingga berita ini di terbitkan, salah satu guru Sekolah UPT SD negeri 31 Gresik ibu nur Asiyah saat di konfirmasi memilih bungkam & menghindari pertanyaan wartawan.
Hal itu tentu sangat disayangkan etika seorang pejabat publik yang di gaji oleh rakyat tapi enggan komunikasi dengan rakyat.
Peristiwa yang terjadi di UPT SD negeri 31 Gresik ini kita jadi bahasan serius dikalangan masyarakat, Besar nya nilai penjualan seragam yang ada tentunya bertentangan dengan aturan & instruksi GUBERNUR KHOFIFAH INDAR PARAWANSA bahwa sekolah dilarang menjual seragam, buku LKS, & menghimbau SPP, seragam, buku LKS dll gratis di seluruh sekolah negeri di Jawa timur ini.
Masyarakat kini menunggu langka tegas dari pihak UPT cabang dinas pendidikan kabupaten Gresik & dinas pendidikan provinsi Jatim.
Maraknya kasus pungutan liar yang mencoreng dunia pendidikan ini seolah tidak ada langkah tegas dari aparat penegak hukum maupun dinas terkait yang berfungsi menjadi lembaga pengawasan sekolah seolah mandul.(Diva)
