JEMBER, Garudasatunews.id – Universitas Jember (Unej) belum gegabah terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Rektorat memilih menghitung untung rugi proyek tersebut agar tidak membebani keuangan kampus berstatus Badan Layanan Umum (BLU).
Wakil Rektor IV Unej, Bambang Kuswandi, menegaskan kampus tidak boleh mengalami kerugian dalam menjalankan program pemerintah tersebut karena dana operasional Unej harus tetap difokuskan untuk kepentingan pendidikan.
“Unej ini sudah masuk BLU. Keuntungan harus kembali untuk proses pendidikan, tetapi tidak boleh rugi. Kalau rugi otomatis akan menyedot dana kampus,” ujar Bambang, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, investasi pembangunan dapur MBG tidak kecil. Unej diperkirakan harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar hanya untuk pembangunan dapur SPPG. Nilai itu belum termasuk kebutuhan lahan apabila kampus harus membeli tanah baru.
“Kalau harus beli tanah lagi tentu repot. Karena itu kami mencari kemungkinan memanfaatkan lahan yang sudah dimiliki Unej,” katanya.
Hingga kini, rektorat masih melakukan kajian internal sebelum mengambil keputusan final. Unej juga disebut akan menggandeng Badan Gizi Nasional apabila proyek pembangunan SPPG benar-benar dijalankan.
Selain itu, keputusan menerima atau menolak pembangunan SPPG akan dibahas bersama Senat Universitas Jember. Rektorat menilai langkah tersebut harus melalui kajian komprehensif agar tidak menimbulkan persoalan anggaran maupun operasional di kemudian hari.
Di sisi lain, Unej mengakui memiliki kepentingan untuk mendukung program MBG yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Kampus juga menilai secara akademik memiliki sumber daya yang relevan, mulai dari Program Studi Gizi hingga Teknologi Hasil Pertanian yang dinilai mendukung sistem pemenuhan gizi.
Bambang menyebut pengalaman kampus dalam mengelola kantin serta Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat (KHAS) hasil kerja sama dengan Bank Indonesia menjadi modal tambahan apabila SPPG nantinya direalisasikan.
Meski demikian, hingga saat ini Unej mengaku belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat terkait pembangunan SPPG. Bahkan jika disetujui, proyek tersebut diperkirakan baru bisa dijalankan paling cepat pada 2027.
Rektorat juga menaruh perhatian serius terhadap risiko keamanan pangan dalam program MBG. Unej tidak ingin dapur MBG yang dikelola kampus memicu kasus keracunan makanan sebagaimana sempat terjadi di sejumlah daerah.
“Kampus tidak hanya mengkritisi SPPG yang tidak sesuai SOP, tetapi juga harus mampu memberi contoh pengelolaan yang aman dan memenuhi standar zero accident,” kata Bambang.
(Red−Garudasatunews)
