PAMEKASAN, Garudasatunews.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 66 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026 untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC). Langkah strategis ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi seluruh warga.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, dr. Saifudin, menjelaskan bahwa sebesar Rp41 miliar dari total anggaran tersebut dialokasikan untuk melunasi tunggakan premi BPJS Kesehatan. Sementara itu, sisanya dimanfaatkan untuk membiayai kepesertaan baru.
“DBHCHT 2026 difokuskan untuk pelunasan tunggakan premi program UHC kepada BPJS Kesehatan,” ujar dr. Saifudin, Selasa (29/9/2026).
Langkah pelunasan ini merupakan bagian dari strategi Pemkab Pamekasan untuk merebut kembali status UHC Prioritas, sekaligus menjamin ketersediaan layanan medis yang mudah dan terjangkau. Melalui pembiayaan daerah ini, Pemkab menargetkan penambahan sekitar 72 ribu peserta baru BPJS Kesehatan, melengkapi 52 ribu peserta yang saat ini telah ditanggung.
Tak hanya memperluas kepesertaan, Pemkab Pamekasan juga menyiapkan skema penangguhan pembiayaan khusus bagi kelompok rentan dan prioritas, seperti penderita penyakit kronis, ibu hamil, serta pasien penyakit kritis.
Kebijakan ini dihadirkan untuk memastikan kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan tetap mendapatkan perawatan medis tanpa terkendala hambatan finansial maupun administratif.
“Kebijakan ini menjadi salah satu upaya agar masyarakat dalam kondisi rentan tetap memperoleh akses terhadap layanan kesehatan,” tutur dr. Saifudin.
Melalui komitmen pembiayaan dan kemudahan akses ini, Pemkab Pamekasan optimistis kualitas layanan kesehatan daerah akan terus meningkat serta dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. (Red-Garudasatunews)
