KEDIRI, Garudasatunews.id – Pemerintah Kota Kediri mulai mematangkan strategi menghadapi Championship TP2DD 2026 dengan menekankan percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah, dalam High Level Meeting yang diikuti secara daring oleh Wakil Wali Kota Qowimuddin, Senin (30/3/2026).
Langkah ini diklaim sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola keuangan berbasis digital. Namun, efektivitas implementasi di lapangan masih menjadi sorotan, terutama terkait konsistensi antar perangkat daerah (OPD).
Qowimuddin menegaskan, seluruh penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Kediri telah dilakukan secara digital 100 persen. Selain itu, pemerintah daerah terus mengembangkan kanal layanan publik berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan.
“Pemkot Kediri terus mengembangkan berbagai kanal layanan publik berbasis digital guna meningkatkan kemudahan, kecepatan, serta transparansi pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bagian dari evaluasi, laporan pelaksanaan TP2DD tahun 2025 akan dioptimalkan sebagai dasar penguatan strategi ke depan. Seluruh OPD diminta memperkuat sinergi agar implementasi digitalisasi tidak berjalan parsial.
Tekanan pada kolaborasi lintas sektor dinilai krusial, mengingat keberhasilan program digitalisasi kerap terhambat pada integrasi sistem dan komitmen pelaksana di tingkat teknis.
Qowimuddin menegaskan bahwa partisipasi dalam Championship TP2DD bukan sekadar mengejar penghargaan, melainkan upaya memperkuat sistem keuangan daerah yang lebih akuntabel dan efisien.
Digitalisasi diharapkan mampu menekan kebocoran, meningkatkan potensi pendapatan, serta mempercepat layanan publik. Namun, tantangan pada kesiapan infrastruktur dan literasi digital masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ibrahim, menyatakan bahwa TP2DD menjadi instrumen penting dalam mendorong transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
“Melalui implementasi digitalisasi yang konsisten, pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan tata kelola yang transparan, efisien, serta berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pertemuan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan, serta seluruh kepala daerah se-Jawa Timur, dengan pendampingan Kepala BPPKAD Sugeng Wahyu Purba Kelana.
(Red-Garudasatunews)
