SURABAYA, Garudasatunews.id – Polemik rencana pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya kembali mengemuka. Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni mengusulkan agar trase jalan tol tidak membelah kawasan tengah kota, tetapi digeser ke wilayah timur Surabaya sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan konektivitas menuju Pelabuhan Tanjung Perak sekaligus menjaga kawasan tengah kota dari tekanan pembangunan infrastruktur berskala besar.
Usulan tersebut dinilai dapat menjadi jalan tengah antara kebutuhan pemerintah pusat dan provinsi terhadap jaringan tol dengan kepentingan Pemerintah Kota Surabaya dalam mempertahankan kawasan tengah kota. Menurut Arif, kebutuhan terhadap jalan berkapasitas besar tetap tidak bisa diabaikan karena arus kendaraan dan logistik menuju Pelabuhan Tanjung Perak berasal tidak hanya dari Surabaya, tetapi juga Sidoarjo, Gresik dan wilayah sekitarnya.
“Jadi ini jalan tengah. Keinginan pemerintah pusat dan provinsi tentang di Surabaya harus ada jalan tol untuk mengurangi beban jalan Sidoarjo-Perak-Gresik itu tetap terakomodir. Pemerintah kota tetap bisa menjaga estetika tengah kota tanpa harus ada kewajiban membangun atau dilewati jalan tol,” ujar Arif, Sabtu (29/8/2026).
Gagasan menggeser trase ke timur juga berkaitan dengan rencana pengembangan Jalan Luar Lingkar Timur (JLLT). Dalam skema yang ditawarkan, jalan tol dapat menjadi jalur berbayar yang melayani pergerakan kendaraan berkapasitas besar, sedangkan JLLT berfungsi sebagai jalur alternatif tanpa tarif.
Arif menilai kombinasi dua jaringan tersebut berpotensi menciptakan koridor transportasi baru di sisi timur Surabaya. Dengan pilihan jalur yang lebih beragam, beban lalu lintas menuju Pelabuhan Tanjung Perak diharapkan tidak lagi terkonsentrasi pada koridor Sidoarjo–Surabaya.
“Di timur itu nanti ada jalan berbayar, jalan tol itu yang Perak-Juanda, dan ada perencanaan Pemkot, Jalan Luar Lingkar Timur yang tidak berbayar,” katanya.
Persoalan yang kini perlu diperhatikan bukan sekadar lokasi trase, melainkan kelayakan teknis, tata ruang, kebutuhan lahan dan dampak lalu lintas. Rencana Tol Tengah Kota selama bertahun-tahun memang menjadi polemik karena jalurnya berpotensi melewati kawasan perkotaan yang telah padat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap permukiman, tata ruang dan karakter kawasan kota.
Alternatif kawasan timur sebelumnya juga pernah dikaitkan dengan rencana Surabaya East Ring Road (SERR). Pemkot Surabaya pada 2024 mengusulkan SERR sebagai alternatif pengganti Tol Tengah Kota karena kajian lalu lintas dan pengadaan lahan menunjukkan proyek tol di kawasan padat berpotensi menambah beban lalu lintas, terutama di sekitar gerbang tol.
Dalam konsep SERR tersebut, trase direncanakan membentang dari kawasan Kedung Cowek hingga Gunung Anyar dan menghubungkan Bandara Juanda dengan Pelabuhan Tanjung Perak. Jalurnya juga dirancang berbeda dengan JLLT dan pada bagian kawasan konservasi mangrove menggunakan konsep jalan layang atau elevated.
Arif juga menyebut kawasan timur memiliki potensi keuntungan dari sisi ketersediaan lahan. Sebagian lahan yang berpotensi masuk dalam trase disebut merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya sehingga proses pengadaan lahan dinilai dapat lebih mudah dibandingkan apabila pembangunan dilakukan di kawasan tengah yang lebih padat.
Namun, usulan pergeseran trase tersebut masih membutuhkan pembahasan lintas pemerintah. DPRD Surabaya berharap pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkot Surabaya duduk bersama untuk mengkaji kemungkinan perubahan trase, termasuk memastikan kebutuhan konektivitas regional tetap terpenuhi.
Di sisi lain, pembangunan tol tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat apabila statusnya sebagai jalan tol berbayar. Karena itu, usulan DPRD Surabaya pada dasarnya menitikberatkan pada perubahan lokasi koridor, bukan pengalihan kewajiban pembiayaan pembangunan kepada pemerintah kota.
Jika opsi tersebut dikaji lebih lanjut, kawasan timur Surabaya berpotensi menjadi koridor baru pergerakan kendaraan dan logistik sekaligus membuka peluang pertumbuhan kawasan. Namun, keputusan akhir tetap membutuhkan kajian teknis, tata ruang, lalu lintas, lingkungan dan pengadaan lahan sebelum dapat ditetapkan sebagai kebijakan pembangunan.
(Red-Garudasatunews)
