JAKARTA, Garudasatunews.id – TNI Angkatan Darat akhirnya angkat bicara terkait rencana pemerintah merekrut 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Komponen Cadangan (Komcad), sebuah kebijakan yang memicu perhatian publik soal arah pelibatan sipil dalam sistem pertahanan.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan TNI AD pada prinsipnya siap mendukung program tersebut, namun menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan mekanisme teknis berada di bawah kendali Mabes TNI.
“Ya kemungkinan besar akan begitu, cuma kebijakan ini saya kira dari Mabes TNI nanti. Lebih detail ditanya ke Mabes TNI,” ujar Maruli saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AD 2026 di Balai Kartini, Jakarta Selatan.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa perencanaan operasional, skema pelatihan, hingga status para ASN setelah mengikuti program masih dalam tahap sinkronisasi lintas institusi pertahanan. Hingga kini, belum ada penjelasan rinci mengenai standar rekrutmen, kurikulum militerisasi, maupun pembiayaan program berskala nasional tersebut.
Maruli menegaskan, TNI AD akan memaksimalkan dukungan sarana dan prasarana jika kebijakan resmi dijalankan. Angkatan Darat disebut memiliki fasilitas pelatihan paling lengkap untuk menunjang pembentukan Komcad.
“Kalau apa yang kami punya nanti petunjuknya bagaimana, kita siapkan semaksimal mungkin. Memang yang paling banyak fasilitas latihan saya kira Angkatan Darat,” katanya.
Program Komcad sendiri dirancang melibatkan tiga matra TNI—AD, AL, dan AU—dengan tujuan memperkuat Komponen Utama dalam menghadapi situasi darurat atau mobilisasi nasional. Namun, sejumlah pengamat menilai diperlukan kejelasan batas peran antara ASN sebagai pelayan publik dan sebagai sumber daya pertahanan agar tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi maupun persoalan hukum administrasi di kemudian hari.
Hingga saat ini, Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan belum mempublikasikan petunjuk teknis resmi, sementara proses persiapan disebut terus berjalan di tingkat pusat. (Red-Garudasatunews)
