MADIUN, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun mempercepat langkah penataan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi ketentuan pengalokasian anggaran sesuai regulasi. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah menurunkan porsi belanja pegawai hingga maksimal 30 persen pada 2027, sekaligus meningkatkan alokasi belanja infrastruktur hingga mencapai 40 persen.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun, Hadi Sutikno, mengungkapkan bahwa berdasarkan perhitungan terakhir, belanja pegawai di lingkungan Pemkab Madiun masih berada di kisaran 33 persen dari total APBD.
“Terakhir belanja pegawai kita sekitar 33 persen. Memang ada beberapa solusi yang sedang disiapkan agar bisa ditekan menjadi 30 persen,” ujar Hadi, Senin (6/7/2026).
Menurut Hadi, terdapat tiga strategi yang tengah disusun pemerintah daerah untuk mencapai target tersebut. Langkah pertama adalah mendorong peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat. Bertambahnya pendapatan daerah melalui transfer dinilai dapat menurunkan persentase belanja pegawai dalam komposisi APBD secara proporsional.
Strategi berikutnya adalah melakukan perhitungan terhadap jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa pensiun sepanjang 2026 hingga 2027. Berkurangnya jumlah pegawai secara alami diperkirakan akan berdampak pada penurunan belanja pegawai.
“Yang kedua, kita hitung ASN yang pensiun pada 2026 dan 2027 karena itu akan memengaruhi penurunan belanja pegawai. Ketiga, kami juga berupaya mencari sumber-sumber pendanaan lain dari pemerintah pusat untuk daerah,” jelasnya.
Terkait kemungkinan pembatasan atau penghentian rekrutmen ASN baru, Hadi menegaskan kebijakan tersebut bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Menurutnya, proses pengadaan ASN sepenuhnya mengikuti keputusan pemerintah pusat sehingga Pemkab Madiun hanya menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.
“Sementara rekrutmen ASN merupakan kebijakan pemerintah pusat. Daerah tidak dapat mengambil keputusan sendiri dan tetap menunggu ketentuan dari pusat,” katanya.
Selain belanja pegawai, Pemkab Madiun juga melakukan evaluasi terhadap pemenuhan alokasi anggaran pada sektor-sektor prioritas. Hadi menyebut anggaran untuk bidang kesehatan dan pendidikan telah memenuhi ketentuan yang berlaku dengan alokasi masing-masing berada di atas 20 persen.
Namun demikian, tantangan terbesar saat ini berada pada sektor infrastruktur. Sesuai target yang harus dipenuhi pada 2027, belanja infrastruktur dituntut mencapai 40 persen dari komposisi APBD.
“Nakes sudah di atas 20 persen, pendidikan juga di atas 20 persen. Yang masih perlu kita benahi adalah sektor infrastruktur karena pada 2027 harus mencapai 40 persen sesuai ketentuan,” ujarnya.
Untuk mengejar target tersebut, BPKAD meningkatkan pengawasan terhadap proses penganggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama dalam penempatan kode rekening belanja. Evaluasi dilakukan karena masih ditemukan belanja yang semestinya dikategorikan sebagai belanja modal justru tercatat sebagai belanja barang dan jasa.
Menurut Hadi, kesalahan pengkodean tersebut berdampak langsung terhadap perhitungan capaian belanja infrastruktur dalam APBD. Karena itu, BPKAD meminta seluruh OPD lebih cermat dalam menyusun dokumen anggaran agar klasifikasi belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Yang harus didisiplinkan adalah ketepatan kode rekening. Belanja yang memang masuk kategori belanja modal harus dicatat sebagai belanja modal. Jika salah pengkodean, persentase capaian belanja infrastruktur akan ikut terpengaruh,” tegasnya.
Langkah penataan komposisi APBD tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Madiun menyesuaikan struktur belanja daerah dengan target yang telah ditetapkan pemerintah, tanpa mengurangi kepatuhan terhadap kebijakan nasional mengenai pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan ASN.
(Red-Garudasatunews)
