MOJOKERTO, Garudasatunews.id – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menargetkan angka kematian ibu (AKI) di Kota Mojokerto tetap berada pada angka nol hingga akhir 2026. Di saat yang sama, seluruh pemangku kepentingan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap angka kematian bayi (AKB) agar tidak mengalami peningkatan. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Penguatan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam Implementasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Komunitas di salah satu hotel di Kota Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto menyebut capaian nol kasus kematian ibu pada Semester I 2026 telah memperoleh apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (08/07/26)
Menurut Ika Puspitasari, capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak lengah. Pemerintah daerah justru menilai pencegahan kematian bayi harus menjadi fokus pengawasan karena setiap kasus akan berdampak signifikan terhadap indikator kesehatan daerah.
“Satu saja ibu atau bayi meninggal di Kota Mojokerto, persentasenya langsung tinggi karena jumlah penduduk kita kecil. Karena itu kita harus menjaga agar jangan sampai ada yang meninggal dengan mengenali tanda-tanda bahaya sedini mungkin. Jangan sampai terlambat, dan jangan sampai abai,” ujar Ika Puspitasari, Rabu (8/7/2026).
Ia menjelaskan, karakteristik Kota Mojokerto dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit menyebabkan setiap kasus kematian ibu maupun bayi berpengaruh besar terhadap capaian indikator kesehatan. Karena itu, tenaga kesehatan diminta memperkuat deteksi dini terhadap faktor risiko, meningkatkan edukasi kepada ibu hamil dan calon ibu, serta memastikan pelayanan kesehatan diberikan sesuai standar.
Pemerintah Kota Mojokerto juga menegaskan bahwa upaya menekan angka kematian ibu dan bayi tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan. Menurut Ika Puspitasari, kolaborasi lintas program dan lintas sektor menjadi faktor penting agar berbagai intervensi dapat berjalan efektif.
“Semester I tahun ini angka kematian ibu kita nol dan patut diapresiasi. Namun, angka kematian bayi harus menjadi kewaspadaan bersama. Edukasi kepada para ibu dan calon ibu harus semakin kita gencarkan agar tidak ada penambahan kasus hingga akhir tahun,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, sinergi tersebut melibatkan perangkat daerah, rumah sakit pemerintah maupun swasta, organisasi profesi, Tim Penggerak PKK, Baznas, hingga Forum Corporate Social Responsibility (CSR). Pemerintah berharap seluruh elemen dapat memperkuat pelayanan kesehatan primer dan berbasis komunitas sehingga risiko kehamilan maupun persalinan dapat dideteksi sejak dini.
“Dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kita tetap bisa mengikhtiarkan hasil yang maksimal melalui kolaborasi dan sinergi. Bekerja bersama akan menghasilkan capaian yang lebih optimal dibandingkan bekerja sendiri,” tambahnya.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto menargetkan capaian nol angka kematian ibu dapat dipertahankan hingga akhir 2026, sekaligus menekan potensi peningkatan angka kematian bayi melalui pengawasan, edukasi, dan pelayanan kesehatan yang sesuai standar.
(Red-Garudasatunews)
