MAGETAN, Garudasatunews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong penyelarasan ketat RKPD Magetan 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi hingga 5,23 persen, di tengah sorotan terhadap kesiapan daerah menghadapi tekanan global dan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.
Penegasan tersebut disampaikan Endy Alim Abdi Nusa dalam forum Musrenbang di Pendapa Surya Graha. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat agar perencanaan pembangunan tidak berjalan parsial dan berujung minim dampak.
Target yang dipatok mencakup pertumbuhan ekonomi 4,69–5,23 persen, penurunan kemiskinan hingga kisaran 7,39–8,24 persen, serta pengangguran terbuka di angka 2,74–3,5 persen. Angka-angka ini dinilai ambisius, mengingat tantangan struktural yang masih dihadapi daerah.
Di tingkat nasional, arah pembangunan 2027 menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 7,5 persen berbasis investasi dan industri. Namun, kesenjangan kapasitas antara pusat dan daerah menjadi isu krusial yang berpotensi menghambat pencapaian target tersebut.
Jawa Timur diposisikan sebagai wilayah strategis dengan fokus pada kawasan metropolitan, industri, dan pendidikan. Meski demikian, distribusi manfaat pembangunan ke daerah non-metropolitan seperti Magetan masih menjadi pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab.
Pemerintah menilai Magetan memiliki modal sosial kuat, tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia dan penyerapan tenaga kerja. Namun indikator tersebut belum menjamin ketahanan ekonomi daerah terhadap tekanan eksternal yang semakin kompleks.
Ancaman global, termasuk dinamika geopolitik di Timur Tengah, disebut dapat berdampak langsung pada sektor industri pengolahan yang menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Timur. Kondisi ini menuntut kesiapan adaptasi kebijakan yang cepat dan terukur di tingkat daerah.
Sejumlah sektor prioritas diminta menjadi fokus, mulai dari layanan dasar air minum dan sanitasi, penanganan kawasan kumuh, hingga pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Selain itu, penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan investasi industri juga menjadi perhatian utama.
Di bidang sosial, percepatan penanganan stunting dan peningkatan layanan kesehatan dinilai masih membutuhkan intervensi lebih serius. Tanpa langkah konkret dan pengawasan ketat, target pembangunan berisiko tidak tercapai secara optimal.
Forum Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menguji apakah perencanaan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan riil masyarakat atau sekadar memenuhi target administratif tanpa dampak nyata.
(Red-Garudasatunews)
