BLITAR, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) memasang target ambisius perluasan tanam padi hingga 50.882 hektare pada 2026. Kebijakan ini diklaim sebagai respons cepat atas program swasembada pangan nasional, namun sejumlah indikator di lapangan memunculkan pertanyaan terkait kesiapan riil implementasinya.
Kepala DKPP Kabupaten Blitar, Setiyana, menyatakan target tersebut bertumpu pada capaian tahun sebelumnya. Pada 2025, realisasi luas tanam disebut mencapai 42.000 hektare, melampaui target awal 31.000 hektare. Meski demikian, lonjakan target hampir 9.000 hektare dalam satu tahun memicu sorotan terkait validitas data dan keberlanjutan produktivitas.
“Realisasi tahun lalu menjadi dasar optimisme kami. Target 50 ribu hektare di 2026 diyakini dapat tercapai,” ujar Setiyana saat mendampingi kunjungan kerja anggota DPR RI bersama jajaran kepala daerah ke Gudang Bulog Cabang Tulungagung, Senin (4/5/2026).
Untuk Mei 2026, DKPP menargetkan penanaman seluas 3.600 hektare. Namun, capaian tersebut disebut bersifat dinamis mengikuti faktor cuaca, kesiapan lahan, serta distribusi sarana produksi pertanian. Pengawasan intensif di lapangan diklaim telah dilakukan, meski belum ada data terbuka terkait efektivitas pengawasan tersebut.
Di sisi lain, DKPP mengandalkan produktivitas rata-rata 7 ton per hektare sebagai penopang target. Angka ini tergolong kompetitif, tetapi belum disertai penjelasan rinci terkait variabel risiko seperti perubahan iklim, serangan hama, hingga keterbatasan irigasi di sejumlah wilayah.
Strategi yang diusung mencakup penguatan sinergi antara penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), serta penyesuaian distribusi air dan sarana produksi. Namun, efektivitas koordinasi antar pihak tersebut masih menjadi pekerjaan rumah, mengingat tantangan klasik sektor pertanian yang kerap berulang setiap musim tanam.
DKPP juga mengandalkan dukungan legislatif dan eksekutif untuk memastikan hasil panen terserap maksimal oleh Bulog. Kunjungan ke gudang penyimpanan di Desa Pojok dan Desa Bence disebut sebagai upaya menjaga rantai pasok, namun belum ada transparansi terkait kapasitas serap Bulog dibandingkan potensi lonjakan produksi.
Dengan target yang meningkat signifikan, Kabupaten Blitar diproyeksikan menjadi salah satu lumbung pangan utama nasional. Namun, tanpa penguatan sistem distribusi, pengawasan data, dan mitigasi risiko, ambisi tersebut berpotensi menjadi beban baru bagi petani di lapangan.
“Kami berkomitmen memperkuat posisi daerah sebagai penopang ketahanan pangan nasional,” kata Setiyana.
Pernyataan tersebut kini diuji oleh realitas implementasi di lapangan yang menuntut lebih dari sekadar optimisme angka. (Red-Garudasatunews)
