SUMENEP,garudasatunews.id — Rencana pembangunan markas batalyon di Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep, terus bergulir. Konflik agraria ini mencuat setelah sejumlah warga mendatangi gedung DPRD dengan membawa bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan yang masuk dalam proyek pertahanan tersebut.
Menanggapi aduan itu, Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, menegaskan komitmennya untuk mengawal hak-hak masyarakat kecil.
”Aspirasi warga kami tampung. Jika benar warga memiliki SHM yang sah, maka negara wajib hadir memastikan hak keperdataan mereka tidak diinjak demi proyek strategis. Penyelesaian harus lewat dialog dan kajian hukum yang objektif,” ujar Zainal.
Di sisi lain, status historis lahan tersebut kini menjadi sorotan. Pihak Perhutani Sumenep menyatakan akan segera melakukan koordinasi dan pengecekan dokumen di lapangan, mengingat kawasan tersebut diduga kuat awalnya merupakan bagian dari kawasan hutan atau milik negara.
Sengketa ini memantik reaksi keras dari aktivis sekaligus pengusaha asal Sumenep, Fauzi AS. Ia menilai polemik ini mulai bergeser dari substansi hukum menjadi panggung pencitraan politik oleh pihak tertentu.
Fauzi mempertanyakan mengapa sengketa agraria ini begitu cepat masuk ke ruang pimpinan tertinggi legislatif tanpa melalui mekanisme komisi pertanahan terlebih dahulu.
”Apakah Ketua DPRD kini sekaligus ahli tata kelola agraria dan sejarah Perhutani? Jangan sampai ruang audiensi itu sengaja dipersiapkan sebagai panggung simbolik untuk membangun narasi partai yang ‘hadir membela rakyat’ demi investasi elektoral,” kritik Fauzi tajam.
Ia juga mendesak agar asal-usul keluarnya SHM warga di atas lahan yang diduga milik Perhutani itu dibuka secara transparan ke publik.
”Publik harus tahu, kapan sertifikat itu muncul dan bagaimana prosedur administrasinya? Di sisi lain, kita juga harus jernih melihat bahwa TNI bukan perusahaan properti yang bangun ruko, melainkan institusi yang sedang menjalankan kewajiban pertahanan negara,” tambahnya.
Fauzi AS mengingatkan media, LSM, dan para politisi agar tidak mengeksploitasi konflik ini menjadi komoditas politik.
“Masyarakat kecil membutuhkan keadilan dan kepastian hukum, bukan panggung politik atau konten viral,” pungkasnya.(adc)
