MAGETAN, Garudasatunews.id – Aktivitas tambang galian C di Desa Taji, Kecamatan Karas, kembali menjadi sorotan setelah anggota DPRD Jawa Timur, Diana AV Sasa, menemukan indikasi persoalan berulang di lapangan. Keluhan warga terkait debu, kerusakan jalan, hingga hilangnya patok batas lahan memunculkan dugaan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas tambang.
Dalam peninjauan langsung, Sasa menyebut dampak yang dirasakan warga tidak bersifat sporadis, melainkan terjadi di beberapa titik dengan pola serupa. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan sistemik yang belum ditangani secara komprehensif oleh pihak berwenang.
“Keluhan warga bukan hanya debu, tapi juga kerusakan infrastruktur dan potensi konflik lahan. Ini merugikan masyarakat,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).
Temuan tersebut mendorong koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur untuk memastikan legalitas operasional tambang. Namun, hingga kini belum ada kejelasan terbuka terkait status perizinan sejumlah titik tambang yang dikeluhkan warga.
Sasa menyoroti kemungkinan aktivitas tambang berjalan lebih dahulu dibanding proses administrasi perizinan. Situasi ini dinilai berpotensi melanggar prinsip tata kelola yang seharusnya mengedepankan kepatuhan hukum sebelum operasional dimulai.
“Jangan sampai muncul kesan aktivitas berjalan dulu, sementara izin dan pengawasan menyusul,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa polemik tambang di wilayah Karas bukan kali pertama terjadi. Aktivitas serupa sebelumnya sempat dihentikan akibat persoalan perizinan, namun kini kembali beroperasi tanpa kejelasan yang transparan bagi masyarakat sekitar.
Di sisi lain, kondisi ini dinilai berkaitan dengan persoalan tata kelola sektor energi dan sumber daya mineral yang lebih luas. Sasa menyinggung adanya kasus hukum yang pernah melibatkan pejabat di sektor tersebut sebagai indikator perlunya pembenahan sistem pengawasan.
DPRD Jawa Timur mendorong evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas tambang, khususnya di wilayah yang menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat. Tanpa pengawasan ketat dan transparansi perizinan, aktivitas ekonomi dinilai berpotensi menimbulkan konflik sosial dan kerugian lingkungan yang berkelanjutan.
(Red-Garudasatunews)
