SAMPANG, Garudasatunews.id — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan membekukan sementara (suspend) operasional puluhan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Kabupaten Sampang. Berdasarkan surat resmi BGN Nomor 2741/D.TWS/05/2026, sedikitnya terdapat 27 dapur produksi yang terpaksa berhenti beroperasi akibat tidak memenuhi standar lingkungan.
Sekretaris Makanan Bergizi Gratis (MBG) Sampang, Sudarmanto, membenarkan adanya sanksi pembekuan massal tersebut. Ia menjelaskan bahwa langkah ini diambil karena pengelola dapur dinilai tidak patuh terhadap persyaratan ketat yang ditetapkan oleh BGN pusat.
”Jika belum memenuhi persyaratan, terpaksa di-suspend. Sanksi ini baru akan dicabut setelah seluruh standardisasi dipenuhi secara mutlak,” ujar Sudarmanto saat dikonfirmasi, Rabu (27/5).
Lebih lanjut, Sudarmanto mengungkapkan pelanggaran fatal yang menjadi pemicu utama pembekuan ini adalah ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Padahal, keberadaan fasilitas sanitasi tersebut merupakan syarat mutlak bagi operasional dapur MBG guna mencegah pencemaran lingkungan sekitar.
Menurutnya, tim Satuan Tugas (Satgas) sebenarnya telah melakukan inspeksi berkala dan memberikan peringatan keras kepada setiap pengelola SPPG agar segera melengkapi fasilitas mereka. Namun, imbauan tersebut tampaknya diabaikan oleh puluhan pengelola dapur.
Sudarmanto pun mendesak para pengelola untuk bergerak cepat membenahi fasilitas mereka agar rantai pasok program tidak terganggu dalam jangka panjang.
“Semakin cepat IPAL dipenuhi, maka semakin cepat mereka bisa berproduksi kembali. Jangan sampai kelalaian ini berdampak luas pada para penerima manfaat,” tegasnya.
Sementara itu, upaya konfirmasi terkait dampak sistemik dari pembekuan ini masih menemui jalan buntu. Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Sampang, Ratna Nur Handayani, belum memberikan respons resmi meskipun telah dihubungi beberapa kali oleh pihak media hingga berita ini diturunkan.(adc)
