JEMBER, Garudasatunews.id – Pemerintah dinilai belum sepenuhnya menangkap kehendak publik terkait konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, meski mayoritas masyarakat secara tegas menunjukkan penolakan terhadap narasi perang.
Guru Besar Diplomasi FISIP Universitas Jember, Agus Trihartono, menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, suara publik bukan sekadar data statistik, melainkan sumber legitimasi utama dalam pengambilan kebijakan negara.
“Dalam demokrasi, suara publik bukan hanya sesuatu yang dipertimbangkan. Ia adalah sumber dari keabsahan atau legitimasi itu sendiri,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Data survei dari sejumlah lembaga, yakni Lembaga Survei Indonesia, Indikator Politik Indonesia, dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), menunjukkan 83,1 persen masyarakat Indonesia menolak serangan Amerika–Israel terhadap Iran, sementara dukungan hanya berada di kisaran 4,9 persen.
Menurut Agus, angka tersebut mencerminkan kesadaran kolektif publik yang tidak serta-merta menerima legitimasi konflik bersenjata sebagai solusi.
“Ini bukan sekadar angka mayoritas. Ada kesadaran bahwa tidak semua konflik harus dijawab dengan kekerasan, dan tidak semua perang layak untuk dibenarkan,” katanya.
Lebih jauh, hasil survei juga mengungkap keraguan publik terhadap narasi yang melatarbelakangi konflik. Sebanyak 59,4 persen responden tidak percaya perang merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Kemudian 66,4 persen meragukan klaim bahwa Iran menindas rakyatnya, serta 55,3 persen tidak menerima begitu saja pembenaran atas pembunuhan elite politik di negara tersebut.
Temuan ini menunjukkan adanya jarak kritis masyarakat terhadap framing global yang kerap digunakan untuk membenarkan intervensi militer. Publik dinilai tidak lagi pasif, melainkan aktif menyaring informasi sebelum membentuk sikap.
Agus menyebut kondisi ini sebagai momentum penting bagi pemerintah untuk membaca arah sikap nasional secara lebih jernih dan tidak tergesa dalam menentukan posisi geopolitik.
“Publik sudah menunjukkan arah. Mereka menolak perang, meragukan narasi kekerasan, dan berhati-hati terhadap keterlibatan yang tidak jelas,” tegasnya.
Namun demikian, hingga kini belum terlihat langkah konkret pemerintah dalam merespons secara terbuka hasil survei tersebut, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana aspirasi publik benar-benar diakomodasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia. (Red-Garudasatunews)
