BATU, Saksimata.my.id – PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menegaskan komitmennya menjaga ketahanan energi nasional di tengah tekanan geopolitik global dan fluktuasi harga minyak dunia. Namun, di balik target ambisius tersebut, muncul pertanyaan terkait realisasi dan efektivitas strategi jangka panjang yang diusung perusahaan.
Saat ini, PHE mengelola sekitar 27% wilayah kerja migas di Indonesia, dengan kontribusi mencapai 65% lifting minyak dan 35% lifting gas domestik. Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Komersial PHE, Edi Karyanto, menyebut keseimbangan antara produksi dan keberlanjutan sebagai kunci utama.
Sepanjang 2025, PHE mencatat produksi sebesar 1 juta barel setara minyak per hari (MMBOEPD), terdiri dari 557 ribu barel minyak per hari dan 2,8 miliar kaki kubik gas per hari. Capaian ini menjadi dasar untuk ekspansi strategi pada 2026.
Sejumlah langkah taktis telah disiapkan, mulai dari pengembangan lapangan migas, penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR), eksplorasi wilayah baru termasuk sumber non-konvensional, hingga penjajakan merger dan akuisisi guna memperluas portofolio bisnis. Selain itu, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan tingkat perolehan minyak juga menjadi fokus utama.
Di sisi lain, PHE mulai mendorong transformasi menuju bisnis rendah karbon melalui inisiatif dekarbonisasi dan pengembangan teknologi Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS/CCS). Perusahaan mengklaim berhasil menurunkan emisi sebesar 1,6 juta ton CO2e sepanjang 2025 melalui efisiensi energi dan pengurangan flaring.
Namun dari sudut pandang investigatif, target eksplorasi masif dan transisi energi ini memunculkan sejumlah catatan kritis. Di tengah upaya peningkatan produksi migas, komitmen terhadap energi rendah karbon berpotensi menghadapi dilema antara ekspansi eksploitasi sumber daya fosil dan agenda dekarbonisasi.
Selain itu, belum terlihat transparansi detail terkait timeline implementasi proyek CCUS/CCS serta dampak riilnya terhadap penurunan emisi jangka panjang. Tanpa parameter yang terukur dan terbuka, klaim keberhasilan berisiko sulit diverifikasi secara independen.
Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta kebijakan anti-penyuapan yang telah tersertifikasi memang menjadi nilai tambah. Namun efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan, bukan sekadar pemenuhan standar administratif.
Ke depan, publik menanti apakah strategi besar PHE benar-benar mampu menjawab tantangan ketahanan energi sekaligus transisi hijau, atau hanya menjadi target ambisius tanpa realisasi yang terukur di tengah dinamika industri migas global. (Red)
