SURABAYA, Garudasatunews.id – Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA dan SMK Negeri Tahun 2026 di Jawa Timur berlangsung lebih tertib dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hasil pemantauan Komisi E DPRD Jawa Timur di sejumlah sekolah menunjukkan tidak ditemukannya antrean panjang yang selama ini menjadi keluhan masyarakat saat proses penerimaan peserta didik baru.
Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, mengungkapkan pihaknya melakukan peninjauan langsung ke sejumlah SMA dan SMK Negeri di Surabaya dan Malang untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dari hasil monitoring tersebut, DPRD Jatim menilai sistem pelayanan dan verifikasi dokumen yang diterapkan sekolah mampu mengurai potensi penumpukan calon peserta didik maupun wali murid selama tahapan pendaftaran berlangsung.
“Semua masih berjalan sesuai jalur yang ditetapkan. Tidak ada antrean panjang. Kami melihat proses validasi dan verifikasi berkas tetap dilakukan secara langsung oleh operator sekolah terhadap dokumen yang sebelumnya telah diunggah melalui sistem,” ujar Sri Untari, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, perbaikan tata kelola layanan menjadi faktor utama yang mendorong kelancaran pelaksanaan SPMB tahun ini. Sekolah-sekolah negeri juga menyiapkan petugas operator khusus guna mempercepat proses pemeriksaan dan validasi dokumen peserta.
Berdasarkan hasil pemantauan DPRD Jatim, rata-rata sekolah menugaskan sekitar 10 operator yang tetap memberikan layanan meskipun pada hari libur. Skema tersebut dinilai mampu mempercepat pelayanan sekaligus mengurangi waktu tunggu masyarakat.
Sri Untari menjelaskan kapasitas pelayanan operator dinilai cukup memadai untuk mengakomodasi jumlah pendaftar yang datang setiap hari. Dengan pembagian tugas yang lebih terukur, proses administrasi dapat diselesaikan secara lebih efektif dibandingkan pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut menjadi catatan positif mengingat pada pelaksanaan penerimaan peserta didik di tahun-tahun sebelumnya masih ditemukan keluhan masyarakat terkait antrean panjang, terutama saat pengurusan PIN dan verifikasi berkas yang mengharuskan calon peserta datang sejak dini hari.
Meski demikian, DPRD Jawa Timur menegaskan pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB tetap perlu dilakukan hingga seluruh tahapan penerimaan selesai. Langkah tersebut penting untuk memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses layanan pendidikan tetap terjaga bagi seluruh masyarakat.
Komisi E DPRD Jatim berharap pola pelayanan yang dinilai efektif pada pelaksanaan SPMB 2026 dapat dipertahankan dan terus disempurnakan pada tahun-tahun mendatang guna mencegah munculnya kembali persoalan antrean serta keluhan masyarakat.
“Dengan pola pelayanan yang sudah berjalan baik saat ini, kami berharap kualitas layanan dapat terus dipertahankan sehingga masyarakat memperoleh akses pendidikan yang lebih mudah, nyaman, dan transparan,” kata Sri Untari.
(Red-Garudasatunews)
