YOGYAKARTA, Garudasatunews.id – Kasus bunuh diri seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang diduga dipicu ketidakmampuan orang tua membayar biaya pendidikan, dinilai sebagai potret kegagalan negara melindungi hak dasar anak.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Andreas Budi Widyanta menegaskan, peristiwa tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan individu atau keluarga semata, melainkan masalah struktural yang menunjukkan rapuhnya sistem perlindungan sosial negara.
“Ini persoalan sistemik. Ketika kemiskinan semakin dalam dan layanan dasar tidak merata, anak-anak menjadi kelompok paling rentan yang menanggung dampaknya,” kata Andreas, Selasa (—/—/2026).
Ia menilai ketimpangan ekonomi dan pembangunan yang tidak inklusif telah menciptakan kekerasan struktural, di mana masyarakat miskin kesulitan mengakses pendidikan, kesehatan, dan jaminan kesejahteraan. Kondisi tersebut, menurutnya, menumpuk tekanan psikologis hingga dirasakan langsung oleh anak.
Andreas menyebut bunuh diri pada usia anak sebagai sinyal darurat. Anak belum memiliki kemampuan emosional dan rasional yang matang, sehingga tindakan tersebut mencerminkan keputusasaan akibat tekanan sosial yang tidak tertangani.
“Bunuh diri pada anak adalah bahasa keputusasaan. Anak tidak punya ruang aman untuk mengekspresikan ketakutan dan kecemasannya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti lemahnya peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial dalam menyediakan dukungan psikologis. Minimnya dialog, afeksi, dan ruang partisipasi membuat anak merasa tidak didengar dan terisolasi secara emosional.
Menurut Andreas, negara kerap menuntut generasi muda untuk berprestasi, namun gagal menjamin kebutuhan dasar seperti pendidikan yang layak. Kondisi itu justru menambah beban psikologis bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Ia mendorong pembenahan menyeluruh kebijakan sosial, termasuk perbaikan tata kelola bantuan pendidikan, penguatan peran keluarga, serta penciptaan lingkungan sekolah yang lebih inklusif dan manusiawi.
“Kasus bunuh diri anak harus menjadi alarm keras. Ini cermin kegagalan negara dalam melindungi generasi masa depan,” tegasnya.(Red-Garudasatunews)
