SURABAYA, Garudasatunews.id – Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur menetapkan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) sebagai BUMD paling informatif di Jawa Timur setelah meraih nilai tertinggi dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2025.
Penilaian tersebut sekaligus menyoroti lemahnya tingkat kepatuhan mayoritas BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap standar transparansi informasi publik. Dari 11 BUMD yang dievaluasi, hanya PT SIER yang dinilai memenuhi kategori informatif sesuai indikator Peraturan Komisi Informasi (PerKI).
Komisioner KI Jatim, M Sholahuddin, mengungkapkan sebagian besar BUMD di lingkungan Pemprov Jatim masih memiliki nilai rendah dalam aspek keterbukaan informasi publik.
“Jadi, satu-satunya BUMD milik Pemprov Jatim yang informatif dan bagus hanya PT SIER. Yang lain itu nilainya rata-rata di bawah 20,” tegas Sholahuddin atau yang akrab disapa Cak Hud dalam forum Diskusi Indrapura di DPRD Jawa Timur.
Menurutnya, capaian PT SIER diperoleh melalui proses penilaian objektif berdasarkan sejumlah indikator resmi, meliputi kualitas layanan informasi, komitmen pimpinan, sistem digitalisasi, sarana-prasarana layanan publik, hingga kualitas pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
“Bukan karena saya kenal dengan direkturnya atau bagaimana. Tetapi karena indikator enam jenis layanan informasi, kualitas informasi, komitmen pimpinan, digitalisasi, hingga sarana-prasarana layanan publik PT SIER memang sudah memenuhi standar,” ujarnya.
Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025, PT SIER mencatat nilai Self Assessment Questionnaire (SAQ) sebesar 82,14, verifikasi faktual 90,14, serta presentasi dan wawancara mencapai 95,33. Nilai tersebut menjadi yang tertinggi di kategori BUMD Jawa Timur.
Selain dinilai unggul dalam tata kelola keterbukaan informasi, SIER juga disebut terus memperluas pengembangan kawasan industri modern di Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan. Perusahaan daerah tersebut aktif mendorong transformasi digital layanan industri, penguatan investasi, hingga pengembangan green industry dan smart industrial estate.
Di sisi lain, KI Jatim menilai belum optimalnya keterbukaan informasi publik di banyak badan publik dipicu belum adanya regulasi daerah yang mengatur sanksi tegas terhadap institusi yang tidak menjalankan kewajiban transparansi.
“Kami mendorong kenapa perda keterbukaan informasi itu penting, karena selama ini belum ada regulasi yang benar-benar mengatur sanksi bagi badan publik yang tidak menjalankan keterbukaan informasi,” kata Sholahuddin.
KI Jatim mendesak DPRD Jawa Timur segera menyusun Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik guna memperkuat sistem pengawasan dan reformasi tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT SIER, Jefri Ikhwan Ma’arif, menyebut penghargaan tersebut menjadi tantangan bagi perusahaan untuk mempertahankan komitmen keterbukaan informasi kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan.
“Alhamdulillah, SIER terus berupaya mengambil peran aktif sebagai BUMD yang menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik di Jatim. Kami berharap seluruh stakeholder dapat memperoleh informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diakses terkait perusahaan maupun berbagai program yang dijalankan SIER,” ujarnya.
(Red-Garudasatunews)
