SIDOARJO, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menetapkan e-purchasing sebagai metode utama pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2026. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan transparansi, dan menekan risiko penyimpangan dalam lelang konvensional.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Sidoarjo H. Subandi dalam High Level Meeting Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Pendopo Delta Wibawa, Senin (23/2/2026). Forum itu dihadiri Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Patria Susantosa dan seluruh kepala OPD se-Kabupaten Sidoarjo.
Subandi menekankan strategi pengadaan menjadi faktor penentu efisiensi anggaran. Ia meminta seluruh Pengguna Anggaran dan penyedia menyamakan persepsi agar proyek berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai regulasi.
Data Pemkab Sidoarjo mencatat hingga akhir Februari 2026 terdapat 114 paket tender konstruksi senilai Rp315,5 miliar dan 638 paket pengadaan langsung senilai Rp138,6 miliar. Sementara e-purchasing telah mencapai 6.848 paket dengan nilai Rp665,9 miliar.
Meski demikian, sektor konstruksi masih didominasi tender konvensional. Padahal, E-Katalog versi 6 dari LKPP telah memfasilitasi jasa konstruksi dan wajib dioptimalkan sesuai amanat Perpres.
Pemkab juga mengevaluasi kendala sebelumnya, termasuk pemutusan kontrak sepihak dan keterlambatan proyek. Melalui digitalisasi pengadaan, Bupati Subandi menargetkan tata kelola anggaran lebih akuntabel serta meminimalisir potensi persoalan hukum. Sinergi seluruh unsur pengadaan dinilai krusial agar percepatan pembangunan tidak terhambat.
(Red-Garudasatunews)
