SIDOARJO, Garudasatunews.id – Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Kepuhkemiri, Kecamatan Tulangan, untuk menguji efektivitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan.
Dalam sidak tersebut, pengelolaan SPPG dinilai berjalan relatif baik, mulai dari perencanaan menu hingga proses distribusi kepada siswa. Namun, temuan krusial muncul pada aspek pengelolaan limbah yang belum sepenuhnya memenuhi standar dan diminta segera dibenahi.
Selama tiga bulan beroperasi, SPPG Kepuhkemiri tercatat melayani 2.757 siswa tanpa laporan keluhan. Meski demikian, capaian tersebut tidak serta-merta menutup celah pengawasan, terutama terkait standar lingkungan dan sanitasi yang masih dalam proses pemenuhan.
“Secara umum sudah baik, tetapi instalasi pengelolaan limbah harus segera disempurnakan agar tidak menimbulkan dampak di kemudian hari,” ujar Mimik, Rabu (1/4/2026).
Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Lakhsmie Herawati Yuwantina, mengungkapkan bahwa SPPG tersebut hingga kini belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini menjadi syarat wajib untuk menjamin keamanan pangan dan standar kebersihan dalam operasional dapur layanan gizi.
Menurutnya, proses verifikasi masih berlangsung, mencakup pemeriksaan peralatan, kualitas makanan, hingga higienitas tenaga pengolah. “Jika semua aspek terpenuhi, baru SLHS dapat diterbitkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo mengklaim tidak menerima keluhan dari pihak sekolah terkait distribusi maupun kualitas makanan program MBG. Hal ini disebut sebagai indikator awal bahwa program berjalan sesuai standar gizi.
Namun, fakta bahwa sertifikasi sanitasi belum terbit menimbulkan pertanyaan terkait konsistensi pengawasan di lapangan, terutama dalam program yang menyasar ribuan siswa.
Saat ini, terdapat 117 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah daerah berencana menambah jumlah tersebut untuk memperluas jangkauan program. Namun, perluasan ini dinilai harus diiringi dengan penguatan pengawasan agar standar kesehatan dan lingkungan tidak terabaikan.
Sidak ini membuka ruang evaluasi terhadap implementasi program MBG, terutama pada aspek yang belum sepenuhnya memenuhi standar, meski secara operasional dinilai berjalan tanpa gangguan. (Red-Garudasatunews)
