PROBOLINGGO, Garudasatunews.id – Kebijakan tarif sewa lapak sebesar Rp1 juta dalam Festival Ramadan dan War Takjil di GOR A. Yani, Jalan dr. Soetomo, Kelurahan Tisnonegaran, Kota Probolinggo menuai kritik karena dinilai memberatkan pedagang kaki lima (PKL).
Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN) Kota Probolinggo, Louis Hariona, mempertanyakan rasionalitas besaran tarif tersebut. Menurutnya, dengan durasi kegiatan yang tidak sampai satu bulan dan ukuran lapak terbatas, biaya itu bukan angka ringan bagi pelaku usaha kecil.
Ia meminta kebijakan tersebut diuji dengan perhitungan realistis, termasuk rata-rata omzet harian pedagang takjil, keuntungan bersih setelah dikurangi biaya bahan baku dan operasional, serta kemampuan pedagang menutup biaya sewa dalam waktu singkat.
“Kalau dikalkulasi, pedagang sehari dapat berapa? Jangan sampai baru buka sudah terbebani biaya sewa. Ini harus dihitung secara jernih,” tegasnya, Rabu (25/2/2026) malam.
Louis menilai bazar Ramadan seharusnya menjadi ruang penguatan ekonomi masyarakat kecil, bukan justru ajang komersialisasi yang menambah tekanan biaya. Apalagi jika kegiatan tersebut memanfaatkan fasilitas milik pemerintah, seharusnya ada keberpihakan kepada pelaku usaha mikro.
“Kalau memang tujuannya membantu ekonomi rakyat, kenapa tidak ada keringanan? Bahkan kalau perlu digratiskan. Ini bulan Ramadan, bukan sekadar event bisnis,” ujarnya.
Ia juga membandingkan dengan kawasan PKL di Jalan Cokro yang berkembang tanpa beban sewa tinggi dan dinilai mampu menggerakkan ekonomi secara alami. Model tersebut dianggap lebih mencerminkan pemberdayaan daripada pembebanan biaya.
LPKN memastikan akan membawa persoalan ini ke DPRD Kota Probolinggo melalui mekanisme rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta transparansi terkait penyelenggara kegiatan, skema pengelolaan, serta dasar penetapan tarif Rp1 juta per lapak.
“Kami ingin jelas. Ini kebijakan siapa? Perhitungannya seperti apa? Jangan sampai kebijakan publik tidak berpihak pada pedagang kecil,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak penyelenggara mengenai dasar penetapan tarif sewa tersebut, sementara polemik masih bergulir di tengah harapan PKL agar Ramadan menjadi berkah, bukan tambahan beban. (Red-Garudasatunews)
