SUMENEP, Garudasatunewsid — Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, tengah berpacu dengan waktu untuk memvalidasi data krusial terkait masa depan generasi mudanya. Berdasarkan data terbaru Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2026, tercatat sekitar 13.000 anak di wilayah tersebut masuk dalam kategori Anak Tidak Sekolah (ATS).
Angka ini tergolong mencengangkan. Pasalnya, total peserta didik aktif dari jenjang TK hingga SMP di Sumenep saat ini berkisar di angka 30.000 siswa. Jika data pusat tersebut sepenuhnya akurat, artinya jumlah ATS di Sumenep hampir menyentuh separuh dari total siswa aktif yang ada.
Meski demikian, Pemerintah Daerah tidak ingin gegabah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Moh. Iksan, menegaskan bahwa data dari kementerian tersebut tidak bisa langsung ditelan mentah-mentah sebagai dasar kebijakan penanganan.
”Itu masih data mentah, saya perlu validasi terlebih dahulu,” ujar Iksan saat dikonfirmasi di Sumenep, Rabu (8/7/2026). hingga saat ini, pihaknya baru berhasil mengidentifikasi sekitar 3.000 anak.
Tantangan Sinkronisasi Data dan Migrasi Penduduk :
Dinas Pendidikan Sumenep mengonfirmasi adanya celah ketidakcocokan yang cukup signifikan antara data pusat dan kondisi riil di lapangan. Untuk mengurainya, Disdik akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) guna menyandingkan data kementerian dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) daerah.
Iksan memaparkan, ada beberapa faktor yang membuat data pusat cenderung bias, di antaranya:
– Jalur Pendidikan Kesetaraan: Banyak anak yang diduga masuk daftar ATS sebenarnya telah menempuh atau menyelesaikan pendidikan melalui jalur non-formal seperti Paket A, B, atau C.
– Faktor Urbanisasi/Merantau: Sejumlah anak ikut orang tua mereka merantau ke luar daerah (seperti Jakarta) dan bersekolah di sana, namun status kependudukannya masih tertinggal di Sumenep.
– Anomali Sistem: Ditemukan kasus di mana nama anak tidak tercatat di kementerian, namun statusnya justru masih aktif dalam Dapodik daerah.
Langkah Taktis Pemerintah Daerah :
Guna menelusuri sisa 10.000 nama yang belum terverifikasi, Pemkot Sumenep akan menginstruksikan jajaran pemerintah kecamatan hingga desa untuk turun langsung melakukan validasi faktual di lapangan. Langkah preventif ini diambil agar intervensi kebijakan penanganan ATS nantinya bisa tepat sasaran dan berbasis data yang valid (by name, by address). (ADC)
