PONOROGO, Garudasatunews.id – Proses seleksi Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Katong Ponorogo kembali menemui jalan buntu. Hingga berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran tahap kedua, panitia seleksi belum memperoleh calon yang memenuhi persyaratan administrasi sehingga tahapan rekrutmen belum dapat dilanjutkan.
Kondisi tersebut memaksa Pemerintah Kabupaten Ponorogo kembali memperpanjang masa pendaftaran untuk ketiga kalinya. Kebijakan ini diambil lantaran jumlah pelamar yang memenuhi syarat masih jauh dari ketentuan minimal yang ditetapkan dalam mekanisme seleksi.
Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Ponorogo, Rizky Wahyu Nugroho, mengungkapkan bahwa kendala utama terletak pada minimnya pendaftar dari kalangan pejabat eselon II atau setingkat kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang menjadi syarat utama dalam proses rekrutmen Dewas PDAM Tirta Katong.
Menurut Rizky, dari dua tahap pendaftaran sebelumnya hanya terdapat satu pelamar. Namun, pendaftar tersebut tidak berasal dari unsur pejabat eselon II sehingga dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
“Dari dua tahap sebelumnya ada satu yang daftar tapi tidak memenuhi syarat. Kami perpanjang kembali pendaftaran mulai 25 Mei sampai 3 Juni,” ujar Rizky, Sabtu (30/5/2026).
Perpanjangan pendaftaran dilakukan selama lima hari kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Jadwal pelaksanaan juga disesuaikan dengan sejumlah hari libur nasional yang berdekatan dengan masa pembukaan pendaftaran.
Rizky menjelaskan, pendaftaran efektif dibuka pada 25 dan 26 Mei, kemudian dilanjutkan pada 29 Mei serta 2 hingga 3 Juni. Penyesuaian jadwal dilakukan karena adanya libur nasional Hari Lahir Pancasila dan Hari Raya Idul Adha.
“Karena ada libur Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila, maka pembukaan pendaftaran tidak setiap hari,” katanya.
Meski kesempatan pendaftaran kembali dibuka, Pemkab Ponorogo belum dapat memastikan penyebab rendahnya minat pejabat eselon II untuk mengikuti seleksi Dewan Pengawas PDAM Tirta Katong. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai ketertarikan maupun kesiapan pejabat yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi strategis dalam pengawasan perusahaan daerah tersebut.
Pemerintah daerah mengaku telah melakukan berbagai upaya guna menjaring pelamar, termasuk mengirimkan surat kepada seluruh kepala OPD agar pejabat yang memenuhi kriteria dapat berpartisipasi dalam proses seleksi.
Panitia seleksi menegaskan bahwa tahapan rekrutmen tidak dapat dilanjutkan apabila jumlah pelamar belum memenuhi batas minimal. Sesuai ketentuan, sedikitnya diperlukan tiga pendaftar yang memenuhi syarat untuk melanjutkan proses seleksi ke tahap berikutnya.
“Kami rutin lapor ke Ibu Plt Bupati. Kalau sampai akhir tidak ada pendaftar lagi, nanti akan kami bahas lagi apakah memungkinkan diperpanjang lagi atau ada kebijakan lain,” pungkas Rizky.
(Red-Garudasatunews)
