PROBOLINGGO, Garudasatunews.id – Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat belum menunjukkan perkembangan signifikan di Kabupaten Probolinggo. Hingga pertengahan 2026, pemerintah daerah masih berada pada tahap pengajuan dan verifikasi lahan, sementara persetujuan pembangunan dari pemerintah pusat belum juga diterbitkan.
Kondisi tersebut berbeda dengan Kota Probolinggo yang telah bergerak menyiapkan pelaksanaan program melalui pemanfaatan sarana yang telah tersedia. Sementara di Kabupaten Probolinggo, keterbatasan fasilitas awal menjadi salah satu kendala utama sehingga pembangunan harus dimulai dari tahap perencanaan lokasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada rekomendasi maupun persetujuan resmi dari pemerintah pusat terhadap usulan pembangunan Sekolah Rakyat yang diajukan pemerintah daerah.
Menurutnya, Kabupaten Probolinggo telah mengusulkan sejumlah lahan sebagai alternatif lokasi pembangunan. Namun seluruh usulan tersebut masih menunggu proses verifikasi di tingkat kementerian.
“Kota Probolinggo sudah memiliki bangunan yang bisa digunakan. Kalau di kabupaten tidak ada, sehingga harus dilakukan pembangunan baru. Kami sudah mengajukan lahan dan siap memenuhi kebutuhan yang diminta kementerian, tetapi sampai sekarang belum ada rekomendasi maupun ACC dari pusat,” ujar Ugas, Jumat (5/6/2026).
Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah daerah, sedikitnya empat hingga lima lokasi telah diajukan sebagai calon area pembangunan Sekolah Rakyat. Meski demikian, belum ada satu pun titik yang memperoleh kepastian untuk direalisasikan.
“Kami mengikuti proses yang ada. Pemerintah daerah hanya menyiapkan lahan, sedangkan pembangunan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sampai sekarang kami masih menunggu hasil verifikasi,” katanya.
Belum adanya keputusan tersebut memunculkan kekhawatiran di tengah tingginya kebutuhan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu di Kabupaten Probolinggo. Dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar, keberadaan sekolah berasrama gratis dinilai menjadi salah satu program yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Selain membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, program tersebut juga diharapkan mampu menjadi instrumen untuk menekan angka putus sekolah yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Keberadaan Sekolah Rakyat juga dipandang berpotensi memperluas kesempatan pendidikan bagi kelompok rentan yang selama ini terkendala faktor ekonomi.
Di tengah belum terealisasinya program tersebut, beredar informasi bahwa sejumlah warga Kabupaten Probolinggo mencoba mencari alternatif dengan mendaftarkan putra-putrinya ke Sekolah Rakyat yang disiapkan di Kota Probolinggo. Namun hingga kini belum terdapat data resmi mengenai jumlah maupun status pendaftaran tersebut.
Kepala Dinas Sosial Kota Probolinggo, Madihah, mengatakan proses penjaringan calon siswa masih dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial sehingga pihaknya belum memiliki data final terkait calon peserta didik.
“Kami belum mendapatkan informasi dari pendamping PKH yang saat ini melakukan penjangkauan calon siswa di lapangan, sehingga belum bisa memberikan keterangan terkait jumlah warga Kabupaten Probolinggo yang mendaftar. Nanti akan kami koordinasikan terlebih dahulu,” ujarnya.
Sementara itu, Pemkab Probolinggo memperkirakan pemerintah pusat kemungkinan hanya akan menetapkan satu lokasi pembangunan apabila program tersebut disetujui. Namun hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang diterima pemerintah daerah.
“Bisa saja nanti yang disetujui hanya satu lokasi. Tetapi sampai sekarang kami belum menerima keputusan apa pun dari pusat,” tegas Ugas.
Hingga berita ini ditulis, proses verifikasi lahan masih berlangsung di tingkat pemerintah pusat. Belum adanya kepastian realisasi membuat Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Probolinggo masih berada pada tahap perencanaan, sementara masyarakat yang berharap hadirnya akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah.
(Red-Garudasatunews)
