BALIKPAPAN, Garudasatunews.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI Teguh Dwi Nugroho meminta jajaran di wilayah Kalimantan mempercepat konsolidasi kelembagaan, penyerapan anggaran, sekaligus peningkatan kualitas layanan kepada jemaah haji dan umrah.
Pesan tersebut disampaikan Teguh saat membuka agenda Akselerasi Konsolidasi Kelembagaan dan Layanan Kesekretariatan Kemenhaj Zona Kalimantan di Balikpapan, Kamis (20/8/2026). Forum itu menjadi ruang untuk menyelaraskan pelaksanaan kebijakan strategis antara pemerintah pusat dan daerah.
Salah satu sorotan utama adalah realisasi anggaran. Teguh meminta capaian penyerapan anggaran dipercepat hingga melampaui target 55 persen pada Semester II 2026. Namun, ia mengingatkan agar percepatan tersebut tidak sekadar mengejar angka administrasi.
“Jangan sekadar mengejar angka realisasi. Pastikan setiap kegiatan memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta dilaksanakan secara akuntabel, efektif, dan efisien,” ujar Teguh melalui sambungan Zoom.
Penekanan tersebut menempatkan realisasi anggaran bukan hanya sebagai persoalan serapan, tetapi juga menyangkut efektivitas penggunaan uang negara. Artinya, percepatan belanja harus dapat ditelusuri manfaat dan hasilnya bagi pelayanan publik.
Teguh juga menginstruksikan Kepala Kanwil hingga Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten/Kota memperkuat komunikasi publik dan sinergi lintas instansi. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai regulasi umrah sekaligus menekan praktik penipuan oleh travel yang dapat merugikan calon jemaah.
Istithaah Kesehatan Jadi Perhatian
Dalam penyelenggaraan ibadah haji, Teguh kembali menegaskan bahwa pemenuhan istithaah kesehatan jemaah merupakan persyaratan yang tidak dapat ditawar. Pemerintah diminta memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar jemaah yang diberangkatkan benar-benar memenuhi persyaratan fisik dan medis.
Selain kesehatan, kualitas pelayanan juga menjadi perhatian. Jajaran Kemenhaj diminta menerapkan standar service excellence dan lebih responsif menangani persoalan teknis jemaah, termasuk penggabungan mahram, pelimpahan porsi, pendampingan lansia, serta proses mutasi sesuai ketentuan.
Di sisi kelembagaan, Kemenhaj tengah merancang pembentukan Kantor Kemenhaj Percontohan, memperluas jejaring kemitraan, serta mendorong digitalisasi tata kelola pelayanan. Bersamaan dengan itu, seluruh jajaran diingatkan menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan.
Konsolidasi Zona Kalimantan diharapkan tidak berhenti sebagai forum koordinasi. Teguh meminta setiap evaluasi menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan untuk memperbaiki penyelenggaraan haji dan umrah.
Dengan demikian, tantangan Kemenhaj di daerah tidak hanya terletak pada percepatan realisasi anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan pelayanan yang efektif, transparan, akuntabel, dan benar-benar dirasakan masyarakat.
(Red-Garudasatunews)
