SUMENEP, Garudasatunews.id – Lebih dari satu bulan setelah diresmikan secara massal oleh Presiden Prabowo Subianto, empat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, terpantau belum menunjukkan aktivitas operasional maupun unit usaha.
Berdasarkan pantauan di lapangan pada Senin (29/6/2026), gedung empat KDMP yang berlokasi di Kecamatan Ambunten, Saronggi, Pragaan, dan Ganding tersebut masih dalam kondisi tertutup rapat. Belum ada tanda-tanda aktivitas pelayanan publik maupun transaksi ekonomi di lokasi.
Kendala Administrasi Rampung, Operasional Mandek :
Salah seorang pengurus KDMP berinisial IM mengonfirmasi bahwa seluruh koperasi Merah Putih di wilayah Sumenep memang belum memulai roda bisnisnya.
”Setahu saya belum ada yang beroperasi. Di lapangan, termasuk di grup internal pengurus KDMP, belum ada yang mulai buka,” ujar IM, Seperti dikutip Kompas.com, Senin (29/6/2026).
IM menambahkan, meski tahapan administrasi legalitas koperasi sebenarnya telah rampung diselesaikan, realisasi unit usaha di lapangan masih tertahan. Akibatnya, manfaat dari program pemberdayaan ekonomi ini belum bisa dirasakan oleh masyarakat setempat.
Senada dengan IM, pengurus KDMP lainnya berinisial FH menduga keterlambatan operasional ini disebabkan oleh proses penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Saat ini, para calon manajer koperasi dikabarkan masih menyelesaikan program pelatihan intensif.
”Kemungkinan besar aktivitas baru akan dimulai setelah pelatihan manajer selesai. Kami juga belum mengetahui pasti apakah manajer yang ditugaskan nanti merupakan warga lokal atau didatangkan dari luar daerah,” kata FH.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara serentak pada 16 Mei 2026, yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Keterlambatan operasional di Sumenep ini cukup disayangkan mengingat program nasional tersebut sejatinya dirancang sebagai stimulus strategis untuk menggerakkan sendi-sendi ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Hingga akhir Juni 2026, warga sekitar dilaporkan masih menunggu kejelasan kapan fasilitas penunjang ekonomi tersebut mulai dibuka untuk umum.(adc)
