SURABAYA, Garudasatunews.id – Rencana pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (rusunami) oleh Pemerintah Kota Surabaya mulai mengerucut dengan target pengerjaan awal pada 2027. Proyek yang diklaim menyasar generasi muda ini kini memunculkan sorotan terkait kesiapan lahan, skema kepemilikan, hingga pembatasan ketat bagi calon penghuni.
Tiga lokasi strategis ditetapkan sebagai titik pembangunan, yakni Tambak Wedi, Rungkut, dan Ngagel. Khusus di Ngagel, proyek akan berdiri di atas lahan bekas pabrik karung, yang memunculkan pertanyaan terkait kesiapan lahan eks industri untuk hunian vertikal.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memastikan dua lokasi utama berada di Tambak Wedi dan Rungkut, sementara Ngagel masih dalam tahap perencanaan. Kepastian ini menunjukkan proyek belum sepenuhnya final, terutama terkait kesiapan seluruh titik pembangunan.
Rusunami ini dirancang khusus untuk pasangan muda, terutama generasi Z. Namun, kebijakan tersebut dibarengi sejumlah syarat ketat, termasuk kewajiban belum memiliki rumah dan memiliki penghasilan setara Upah Minimum Regional (UMR).
Selain itu, unit yang telah dibeli tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Pembatasan ini dinilai sebagai upaya menekan spekulasi properti, namun di sisi lain berpotensi membatasi fleksibilitas ekonomi pemilik di masa depan.
Dari sisi pembiayaan, Pemkot Surabaya menawarkan skema cicilan hingga 20 tahun dengan harga unit berkisar Rp100 juta hingga Rp200 juta. Harga ini diklaim terjangkau, tetapi masih memunculkan pertanyaan terkait daya beli riil generasi muda di tengah tekanan ekonomi.
Konsep pembangunan akan menggunakan model tower di setiap lokasi guna memaksimalkan pemanfaatan lahan. Strategi ini menegaskan arah pembangunan vertikal di tengah keterbatasan lahan perkotaan, sekaligus menjadi tantangan dalam penyediaan infrastruktur pendukung.
Di balik rencana tersebut, sejumlah aspek krusial masih menjadi perhatian, mulai dari kesiapan lahan eks industri, kepastian regulasi kepemilikan, hingga efektivitas skema pembiayaan bagi generasi Z sebagai target utama.
Dengan target pembangunan 2027, proyek ini memasuki fase penentuan yang akan menguji sejauh mana kesiapan pemerintah dalam merealisasikan hunian terjangkau tanpa menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
(Red-Garudasatunews)
