BLITAR, Garudasatunews.id – Proyek renovasi Alun-Alun Kota Blitar senilai sekitar Rp5 miliar menuai sorotan tajam setelah kondisi lapangan dinilai jauh dari layak dan memicu pertanyaan serius soal efektivitas penggunaan anggaran publik.
Sorotan ini mencuat setelah video ulasan influencer asal Malang, Gilang dengan akun @gilang.her, viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia mengungkap sejumlah temuan lapangan yang menunjukkan indikasi minimnya perawatan serta kejanggalan pada konsep dan fungsi fasilitas.
Salah satu yang disorot adalah ornamen berbentuk menyerupai telur dinosaurus yang dinilai tidak jelas urgensi maupun konsep estetikanya. Kritik berlanjut pada kondisi lantai keramik yang tampak kusam dan kotor, memunculkan dugaan lemahnya pemeliharaan pascarenovasi.
Tak hanya aspek visual, fungsi fasilitas publik juga menjadi perhatian. Wastafel cuci muka yang terpasang di area alun-alun dilaporkan tidak berfungsi karena ketiadaan aliran air dan komponen penting seperti keran. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait pengawasan dan kelengkapan fasilitas saat proyek diserahterimakan.
Area bermain anak pun tak luput dari kritik. Desain permainan dinilai tidak ramah pengguna dan membingungkan, sehingga berpotensi mengurangi nilai guna ruang publik yang seharusnya inklusif dan edukatif.
Masalah kebersihan juga ditemukan di sejumlah titik, termasuk bangku yang dipenuhi kotoran burung serta kondisi toilet yang dilaporkan berbau menyengat. Temuan ini memperkuat indikasi bahwa aspek perawatan tidak berjalan optimal meski anggaran besar telah digelontorkan.
Berdasarkan data yang dihimpun, proyek renovasi dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pada 2023 menghabiskan anggaran sekitar Rp2,7 miliar hingga Rp3,6 miliar, disusul tahap kedua pada 2024 dengan tambahan Rp1,4 miliar hingga Rp1,5 miliar. Total anggaran yang terserap diperkirakan mendekati Rp5 miliar, dengan hasil utama berupa jogging track dan penataan sudut area.
Perbandingan antara nilai anggaran dan kondisi riil di lapangan kini menjadi bahan perdebatan publik, terutama terkait transparansi perencanaan, kualitas pelaksanaan, hingga mekanisme pengawasan proyek.
Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, merespons kritik tersebut dengan membuka ruang partisipasi publik untuk ikut mengawasi fasilitas kota. Ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan, khususnya dalam hal perawatan yang terkendala anggaran.
Pernyataan tersebut justru memperkuat urgensi evaluasi menyeluruh terhadap proyek, mulai dari tahap perencanaan hingga pasca pembangunan, agar tidak menimbulkan kesan pemborosan anggaran tanpa hasil yang sebanding bagi masyarakat.
Kasus ini menjadi cermin penting bagi tata kelola pembangunan daerah, di mana akuntabilitas penggunaan dana publik dituntut tidak hanya pada hasil fisik, tetapi juga keberlanjutan fungsi dan manfaatnya bagi warga.
(Red-Garudasatunews)
