JEMBER, Garudasatunews.id – Lebaran Idulfitri 1 Syawal 1447 H yang bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahan Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto di Kabupaten Jember justru mempertegas retaknya hubungan keduanya. Harapan publik atas rekonsiliasi dwitunggal yang sempat digaungkan, hingga kini belum menunjukkan tanda nyata.
Sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, disharmoni keduanya sudah tampak di ruang publik. Ketidakhadiran Djoko saat penyambutan perdana Fawait di Pendapa Wahyawibawagraha menjadi sinyal awal renggangnya relasi politik tersebut.
Alih-alih tampil bersama, Djoko hanya muncul dalam bentuk visual di layar latar podium. Fawait datang bersama istrinya Gyta Eka Puspita, disambut seremoni resmi tanpa kehadiran wakilnya secara langsung.
Tiga hari berselang, Djoko mulai menyuarakan komitmen kebersamaan dalam pemerintahan. Namun pernyataan itu berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Agenda strategis seperti program 100 hari kerja justru dijalankan Fawait tanpa pendampingan wakil bupati.
Perbedaan langkah semakin nyata ketika Djoko secara terbuka memerintahkan audit terhadap keputusan bupati terkait penunjukan pelaksana tugas OPD. Langkah ini dinilai sebagai bentuk koreksi internal yang tidak lazim dilakukan secara terbuka dalam struktur pemerintahan daerah.
Situasi kian memburuk ketika dalam sidang paripurna DPRD Jember, keduanya memilih menunggu acara di lokasi berbeda dalam satu gedung. Fawait berada di ruang paripurna, sementara Djoko menunggu di ruang VVIP tanpa interaksi langsung.
Puncaknya, keduanya kompak absen dalam sejumlah sidang penting DPRD, termasuk pembahasan regulasi strategis daerah. Ketidakhadiran ini memicu spekulasi publik tentang lumpuhnya komunikasi di pucuk pimpinan daerah.
Konflik terbuka semakin tak terbendung saat Djoko melayangkan surat resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Jawa Timur. Surat tersebut berisi permintaan pengawasan khusus terhadap tata kelola pemerintahan Jember.
Langkah ini menjadi titik balik eskalasi konflik dari sekadar perbedaan politik menjadi dugaan persoalan tata kelola pemerintahan. Fawait menanggapi dingin laporan tersebut, tanpa memberikan klarifikasi substansial ke publik.
Reaksi masyarakat pun terbelah. Sebagian pendukung mendatangi DPRD Jember memprotes langkah Djoko yang dinilai mencoreng citra daerah. Di sisi lain, muncul tuntutan pemakzulan terhadap keduanya oleh kelompok masyarakat sipil.
Konflik juga merambah ranah hukum. Seorang warga, Mashudi alias Agus MM, menggugat keduanya ke Pengadilan Negeri Jember dengan dalih dampak konflik terhadap ekonomi lokal. Gugatan ini dibalas Djoko dengan tuntutan balik bernilai miliaran rupiah, termasuk menyeret Fawait dalam dugaan pelanggaran kesepakatan politik.
Namun majelis hakim akhirnya menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, menandakan konflik ini lebih bernuansa politik daripada hukum.
Dampak paling nyata terlihat pada birokrasi. Sejumlah pejabat Pemkab Jember mulai menunjukkan kebingungan arah komando, bahkan tidak menghadiri undangan resmi wakil bupati. Kondisi ini memperlihatkan potensi terganggunya stabilitas administrasi pemerintahan.
Setelah setahun bungkam, Fawait akhirnya angkat bicara. Ia menilai konflik sebagai dinamika politik biasa dan menegaskan pelayanan publik tetap berjalan. Namun pernyataannya yang menyebut dirinya “tidak pernah berantem, hanya diberantemi” justru memperlihatkan kedalaman konflik personal di antara keduanya.
Dengan kondisi yang terus memanas dan tanpa mekanisme mediasi efektif dari pemerintah pusat maupun provinsi, rekonsiliasi dwitunggal Jember masih menjadi tanda tanya besar. Publik kini tidak hanya menanti perdamaian, tetapi juga kepastian arah kepemimpinan daerah yang stabil dan akuntabel.
(Red-Garudasatunews)
