SUMENEP, Garudasatunews.id – Penempatan Pelaksana Tugas (Plt) yang terlalu lama di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep menuai sorotan tajam.
Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep mendesak pemerintah daerah untuk segera mengisi kekosongan jabatan tersebut dengan pejabat definitif guna menjaga roda pemerintahan tetap optimal.
Hingga saat ini, tercatat ada lima posisi strategis yang masih diisi oleh rangkap jabatan struktural selaku Plt, yaitu:
1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
3. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub)
4. Inspektorat Kabupaten Sumenep
5. Asisten Administrasi Umum Setda Sumenep.
Kritik Tajam Manajemen Birokrasi
Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar, menilai kekosongan di lima instansi vital ini mencerminkan lemahnya mitigasi manajemen birokrasi. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya sudah mengantongi skema kaderisasi atau pengisian jabatan jauh-jauh hari sebelum pejabat sebelumnya memasuki masa purnatugas (pensiun).
“Seharusnya ketika seorang pejabat sudah mendekati masa pensiun, langkah antisipasi pengisian jabatan sudah berjalan. Tidak perlu menunggu kosong terlalu lama,” ujar Hairul saat memberikan keterangan, Senin (18/5/2026).
Hairul menambahkan, status Plt yang berlarut-larut berpotensi besar mengaburkan legitimasi dan membatasi ruang gerak dalam pengambilan keputusan strategis di internal pemerintahan. Kondisi ini diperparah karena para pejabat Plt tersebut juga harus membagi fokus untuk memimpin OPD asal mereka sendiri.
Demi menjamin kualitas pelayanan publik tidak merosot, Legislator Sumenep ini meminta komitmen serius dari kepala daerah.
“Kami di Komisi I sudah berulang kali mengingatkan dan meminta Pemkab Sumenep untuk segera mengeksekusi pengisian jabatan definitif ini,” tegasnya.
Respons BKPSDM : Pemetaan dan Opsi Mutasi Inter-Lembaga.
Merespons desakan dari pihak legislatif, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, Benny Irawan, memastikan bahwa proses administratif terus berjalan. Saat ini, pihaknya tengah melakukan analisis mendalam mengenai kebutuhan organisasi.
“Kami sedang berada dalam tahap pemetaan komprehensif dan persiapan teknis terkait pengisian jabatan pada lima OPD yang kosong tersebut,” jelas Benny.
Benny menguraikan bahwa pemetaan ini penting untuk melihat kesesuaian kompetensi (sistem merit) sekaligus menyusun skema penempatan yang paling ideal bagi dinamika pemerintahan daerah.
Terkait mekanisme pengisian, BKPSDM Sumenep membuka peluang pemanfaatan skema Seleksi Terbuka (Selter) atau lelang jabatan. Kendati demikian, opsi mutasi atau rotasi pejabat antarlembaga akan menjadi langkah awal yang dipertimbangkan sebelum melepas formasi ke tahap seleksi terbuka.
“Skenarionya bisa diawali dengan proses mutasi horizontal terlebih dahulu untuk menyesuaikan kebutuhan mendesak pada OPD yang kosong. Setelah rotasi selesai, sisa jabatan yang masih belum terisi barulah akan kita bawa ke forum Seleksi Terbuka,” pungkas Benny.(adc)
