BANGKALAN, Garudasatunews.id — Kantor Bersama (KB) Samsat Bangkalan mencatat sebanyak 508 unit kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan menunggak pajak sejak tahun 2021 hingga 2026. Total potensi pendapatan daerah yang tertahan akibat tunggakan ini diperkirakan mencapai Rp113,43 juta.
Administratur Pelayanan (Adpel) PDPP KB Samsat Bangkalan, Ari Iriadi, menjelaskan bahwa tren penunggakan tersebut mencakup kendaraan roda dua dan roda empat, dengan dominasi pada kendaraan roda dua.
”Data tunggakan tercatat sejak 2021 sebanyak 66 unit, 2022 sebanyak 49 unit, 2023 sebanyak 99 unit, 2024 sebanyak 70 unit, 2025 sebanyak 101 unit, dan hingga 2026 melonjak menjadi 123 unit,” ujar Ari, Senin (14/9/2026).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan, Hafid, menyampaikan bahwa dari total 1.715 unit kendaraan dinas yang tersebar di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), alokasi anggaran pembayaran pajak tetap dilakukan secara bertahap mengingat adanya keterbatasan fiskal daerah.
”Saat ini, pembayaran pajak diprioritaskan untuk kendaraan yang menunjang operasional pelayanan publik secara langsung,” jelas Hafid.
Hafid yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Inspektorat Bangkalan menduga terdapat ketidaksesuaian data akibat belum diperbaruinya catatan kendaraan yang telah dilelang sejak tahun 2024. Kendaraan yang sudah dilelang atau tidak layak jalan dinilai tidak lagi efektif untuk dibayarkan pajaknya karena akan membebani anggaran daerah.
Ia menambahkan, keterlambatan pembayaran pajak ini juga dipengaruhi oleh kebijakan reorientasi anggaran secara beruntun, mulai dari penanganan pandemi COVID-19 pada 2020 hingga kebijakan efisiensi anggaran pada 2024.
”Anggaran pajak sebenarnya melekat di masing-masing OPD. Namun, kondisi fiskal yang terbatas memaksa penyesuaian prioritas belanja daerah. Pembayaran tetap dianggarkan, hanya saja dilakukan secara bertahap,” tegasnya. (Red-Garudasatunews)
