KEDIRI, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Kediri menegaskan komitmennya memperkuat stabilitas keamanan dan kondusivitas wilayah pasca mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Jawa-Bali di Yogyakarta, Kamis (4/6/2026). Forum tersebut membahas berbagai isu strategis nasional, termasuk penguatan sistem mitigasi gangguan keamanan di daerah.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito mengungkapkan, pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah agar memperkuat komunikasi dan koordinasi antarunsur Forkopimda guna mengantisipasi potensi gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat.
Menurut Mas Dhito, komunikasi lintas sektor menjadi instrumen penting dalam mendeteksi dini berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan maupun aktivitas sosial masyarakat.
“Dalam rakor tersebut Menko Polkam dan Mendagri memberi arahan kepada kepala daerah untuk terus menjaga komunikasi di tingkat Forkopimda dalam memitigasi hal-hal yang tak diinginkan,” ujar Mas Dhito.
Dalam forum tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyinggung peristiwa yang terjadi di Kabupaten Kediri pada Agustus 2025. Peristiwa aksi massa yang berujung pada pembakaran gedung Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Kediri itu disebut sebagai salah satu contoh kasus yang menjadi perhatian dalam pembahasan nasional terkait stabilitas daerah.
Menanggapi hal tersebut, Mas Dhito menilai penyampaian peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem deteksi dini, meningkatkan efektivitas koordinasi antarlembaga, serta memperkuat mekanisme penyelesaian potensi konflik secara cepat dan terukur.
“Ini akan menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten agar tetap bisa menjaga kondusifitas wilayah,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Kediri, lanjut Mas Dhito, terus memperkuat sinergi dengan unsur Forkopimda sebagai langkah preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Stabilitas daerah dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan serta pelaksanaan program-program strategis nasional di tingkat daerah.
Selain isu keamanan, Rakor Forkopimda juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten Kediri saat ini adalah upaya menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja.
Berbagai langkah yang telah dijalankan antara lain pelatihan keterampilan kerja, sertifikasi kompetensi, program magang, penyelenggaraan bursa kerja atau job fair, hingga penciptaan lapangan pekerjaan melalui program padat karya.
Mas Dhito menegaskan, upaya menurunkan angka pengangguran membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat.
“Ini yang terus kita perjuangkan sampai hari ini (pengurangan TPT) dan perlu kerja bersama,” tandasnya.
Pemerintah Kabupaten Kediri berharap penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, Forkopimda, pemerintah pusat, serta partisipasi masyarakat dapat menjadi modal penting dalam menjaga keamanan wilayah sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
(Red-Garudasatunews)
