PASURUAN, Garudasatunews.id – Program “Satu Gudep Satu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)” yang digagas dalam sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan gerakan Pramuka menuai sorotan. Di tengah target pengentasan kemiskinan ekstrem, efektivitas dan kesiapan implementasi program tersebut dipertanyakan.
Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kwartir Daerah Pramuka Jawa Timur menjadi forum konsolidasi untuk menyelaraskan program kepemudaan dengan prioritas pembangunan daerah. Namun, hingga kini belum dipaparkan secara rinci mekanisme pelaksanaan, pendanaan, maupun indikator keberhasilan dari program renovasi RTLH tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyatakan program satu gudep satu RTLH sejalan dengan target pemerintah dalam mengurangi rumah tidak layak huni. Meski demikian, belum ada data terbuka terkait jumlah gudep aktif yang siap menjalankan program maupun estimasi capaian yang realistis.
Di sisi lain, keterlibatan organisasi kepemudaan dalam proyek pembangunan fisik memunculkan pertanyaan mengenai kapasitas teknis dan pengawasan. Tanpa standar operasional yang jelas, program ini berpotensi menghadapi kendala kualitas bangunan hingga akuntabilitas penggunaan anggaran.
Selain fokus pada renovasi rumah, kerja sama dengan perguruan tinggi melalui jalur khusus bagi anggota berprestasi juga diperkenalkan. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum memiliki transparansi kriteria seleksi serta potensi pemerataan manfaat bagi seluruh anggota.
Dorongan agar setiap organisasi berkontribusi langsung dalam penurunan angka kemiskinan dinilai positif, namun implementasinya membutuhkan integrasi lintas sektor yang kuat. Tanpa koordinasi yang terukur, program berisiko berjalan parsial dan tidak memberikan dampak signifikan.
Rekomendasi hasil Rakerda disebut akan menjadi acuan kebijakan tahun 2026. Namun, publik masih menunggu kejelasan peta jalan program serta komitmen anggaran yang memastikan keberlanjutan pelaksanaan di lapangan.
Dengan melibatkan ribuan Gugus Depan, program ini digadang-gadang mampu meringankan beban pemerintah dalam penyediaan hunian layak. Meski demikian, tanpa transparansi, kesiapan teknis, dan evaluasi berkelanjutan, target ambisius tersebut berpotensi tidak optimal dalam menjawab persoalan kemiskinan struktural di Jawa Timur. (Red-Garudasatunews)
