PROBOLINGGO, Garudasatunews.id – Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kembali mengungkap persoalan serius mengenai perlindungan anak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Seorang pria berinisial S (60), yang berprofesi sebagai buruh tani, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Probolinggo setelah diduga melakukan tindakan pencabulan terhadap seorang anak perempuan berusia enam tahun di Kecamatan Dringu.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizki Siregar dalam konferensi pers, Senin (9/11/2026). Penanganan perkara bermula dari laporan keluarga korban kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Probolinggo.
Berdasarkan keterangan kepolisian, peristiwa bermula ketika korban sedang bermain di sekitar sebuah pos keamanan lingkungan (poskamling). Tersangka diduga menghampiri anak tersebut dengan menawarkan untuk membelikannya bakso.
Tawaran tersebut diduga digunakan untuk membujuk korban agar bersedia duduk di pangkuan tersangka. Namun, korban sempat menolak ajakan tersebut.
Meski demikian, tersangka diduga tetap mengangkat tubuh korban secara paksa dan mendudukkannya di atas pangkuan. Korban kemudian berusaha melepaskan diri dari situasi tersebut.
Kapolres Probolinggo menjelaskan bahwa perkara ini terungkap setelah keluarga korban melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian.
Polisi Amankan Empat Barang Bukti
Dalam proses penyidikan, polisi telah mengamankan empat potong pakaian yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Barang bukti itu terdiri atas dua potong pakaian milik korban dan dua potong pakaian milik tersangka. Seluruh barang bukti tersebut menjadi bagian dari kepentingan penyidikan untuk memperkuat pembuktian perkara.
Atas dugaan perbuatannya, tersangka S disangkakan melanggar Pasal 414 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Perlindungan Anak Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan keluarga. Lingkungan tempat tinggal, masyarakat, lembaga pendidikan, serta aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang yang aman bagi anak.
Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizki Siregar mengimbau masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan anak, termasuk ketika mereka bermain di lingkungan sekitar tempat tinggal.
Menurutnya, pendidikan mengenai perlindungan diri perlu diberikan sejak dini, baik melalui keluarga maupun sekolah, agar anak mampu mengenali situasi yang berpotensi membahayakan dirinya.
Orang tua juga diharapkan membangun komunikasi terbuka dengan anak sehingga mereka tidak merasa takut untuk menceritakan apabila mengalami perlakuan yang tidak pantas.
Di sisi lain, penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak harus tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban, termasuk menjaga kerahasiaan identitas, memberikan pendampingan psikologis, serta memastikan proses hukum berjalan secara profesional.
Publikasi perkara ini juga harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak Dewan Pers.
Identitas korban, informasi keluarga, maupun detail lain yang berpotensi mengungkap jati diri anak tidak boleh dipublikasikan.
Penegakan hukum terhadap perkara ini diharapkan berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Asas praduga tidak bersalah juga tetap harus dihormati selama proses peradilan berlangsung.
(Red-Garudasatunews)
