SURABAYA,Garudasatunews.id –Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi mendorong percepatan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau di Pulau Madura pada Sabtu (2/5/2026) sebagai strategi penguatan ekonomi lokal. Langkah ini diawali dengan pengkajian komprehensif terhadap naskah akademik dan surat bersama para Bupati se-Madura.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan usulan ini hingga ke Dewan Nasional KEK.
Dilansir dari Bisnis.com di Surabaya, dokumen pendukung tersebut nantinya akan diserahkan secara resmi kepada Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sektor pengolahan tembakau merupakan tulang punggung ekonomi wilayah ini dengan nilai PDRB subsektor mencapai Rp232,12 triliun pada 2025 berdasarkan data BPS. Jawa Timur sendiri menyumbang 109,03 ribu ton atau 45,65% dari total produksi tembakau nasional pada 2023.
Data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian merinci terdapat enam varietas utama di Jawa Timur, dengan tembakau Jawa mendominasi sebesar 30,23%. Sementara itu, tembakau Madura memberikan kontribusi sebesar 16,37% dari total produksi di provinsi tersebut.
“Madura memiliki potensi yang sangat besar dan perlu didorong melalui kebijakan yang mampu mengakselerasi pembangunan kawasan,” kata Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ia juga menegaskan bahwa proyek ini bertujuan memastikan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah.
Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak telah mendapatkan mandat khusus untuk mendalami aspek teknokratis dan administratif proposal tersebut. Pemprov Jatim menargetkan pemenuhan seluruh persyaratan sebelum rancangan kawasan industri ini diajukan secara formal ke pemerintah pusat.
Ketua Tim Penyusunan Naskah Akademik, Subairi Muzakki, menyebutkan bahwa selama ini nilai tambah industri tembakau lebih banyak dinikmati di luar Madura. Pembentukan KEK diharapkan mampu menciptakan ekosistem terintegrasi yang memberikan manfaat langsung bagi petani dan pelaku usaha lokal.
Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menilai KEK akan memberikan kepastian masa depan bagi industri hasil tembakau melalui skema hilirisasi. Meski demikian, ia memberikan catatan mengenai tingginya biaya logistik di Madura dibandingkan dengan wilayah Surabaya atau Gresik.
Pihak Kadin menekankan perlunya kalkulasi matang terhadap infrastruktur pendukung agar KEK Tembakau Madura memiliki daya saing bagi calon investor.
Saat ini, fokus utama pemerintah daerah adalah menyelesaikan validasi dokumen administratif sebelum tahap pengusulan resmi dilakukan. (ADC)
