MADIUN, Garudasatunews.id – Dugaan malpraktik di RSUD Caruban memasuki tahap penyelidikan aparat kepolisian setelah kematian seorang pasien pasca operasi caesar pada Februari 2026. Proses hukum disebut berjalan tertutup, sementara publik hingga kini belum memperoleh kejelasan resmi dari pihak berwenang.
Informasi yang berkembang menyebutkan penyidik Satreskrim Polres Madiun telah memeriksa sejumlah tenaga medis sekitar dua hingga tiga pekan lalu. Namun, tidak ada keterangan terbuka terkait hasil pemeriksaan maupun status perkara, memunculkan pertanyaan soal transparansi penanganan kasus.
Direktur RSUD Caruban, Farid Amirudin, mengonfirmasi adanya pemeriksaan tersebut. Ia menyebut enam orang telah dimintai keterangan, termasuk dirinya dan lima dokter yang terlibat dalam penanganan pasien.
“Sekitar enam orang yang diperiksa, termasuk saya dan lima dokter,” ujarnya.
Sementara itu, konfirmasi kepada Kapolres Madiun, Kemas Indra Natanegara, belum mendapat tanggapan hingga laporan ini disusun, menambah ketidakjelasan arah penyelidikan.
Kasus ini bermula dari meninggalnya seorang ibu muda berinisial T (27), warga Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan. Korban wafat pada Kamis (6/2/2026) setelah sebelumnya menjalani operasi caesar di RSUD Caruban.
Fakta yang menjadi sorotan, korban sempat dipulangkan usai operasi. Namun, kondisi memburuk saat berada di rumah dengan gejala pendarahan hebat hingga akhirnya harus dirujuk kembali ke rumah sakit. Upaya penanganan lanjutan tidak berhasil menyelamatkan nyawa korban.
Dugaan awal mengarah pada penanganan pascaoperasi yang tidak optimal. Namun hingga kini, belum ada hasil investigasi medis independen yang dipublikasikan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran prosedur.
Peristiwa ini memicu keresahan di masyarakat. Minimnya informasi resmi dinilai memperkuat spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan di fasilitas tersebut.
“Waktu itu ramai sekali dibicarakan. Bahkan hingga saat ini banyak warga jadi was-was kalau mau berobat atau melakukan operasi di RSUD Caruban,” ujar seorang warga, Sabtu (25/5/2025).
Ketiadaan transparansi dalam penanganan kasus ini menempatkan aparat penegak hukum dan manajemen rumah sakit dalam sorotan. Publik mendesak adanya kejelasan, baik dari sisi proses hukum maupun hasil audit medis, guna memastikan akuntabilitas dan mencegah kejadian serupa terulang.
(Red-Garudasatunews)
