JEMBER, Garudasatunews.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Jember mengkritisi penggunaan istilah deep state yang disampaikan Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Jember, Achmad Imam Fauzi, terkait dugaan adanya pihak-pihak yang dinilai menghambat percepatan program pemerintahan daerah.
Sorotan tersebut muncul setelah Fauzi menyampaikan komitmennya untuk mengevaluasi aparatur sipil negara (ASN) yang dianggap memperlambat pelaksanaan program Bupati Jember Muhammad Fawait usai pelantikannya di Pendapa Wahyawibawagraha beberapa waktu lalu.
Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jember, Sunarsi Khoris, menegaskan bahwa setiap dugaan ketidakprofesionalan aparatur harus dibuktikan melalui indikator yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
“Apabila memang terdapat aparatur yang tidak profesional atau tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme pembinaan, evaluasi kinerja, dan penegakan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Sunarsi dalam pandangan umum Fraksi PKB terhadap pengajuan enam rancangan peraturan daerah (Raperda) Kabupaten Jember.
Sebelumnya, Achmad Imam Fauzi menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap ASN yang dinilai menghambat percepatan program kepala daerah. Dalam pernyataannya, ia juga menyinggung keberadaan deep state sebagai faktor yang berpotensi memperlambat jalannya program pemerintahan.
Menurut Fauzi, percepatan pembangunan membutuhkan birokrasi yang mampu bekerja efektif dan tidak menjadi penghambat implementasi kebijakan. Ia menekankan bahwa evaluasi akan dilakukan terhadap seluruh unsur yang dinilai menghambat akselerasi program daerah.
Meski demikian, Fraksi PKB menilai penggunaan istilah deep state dalam konteks birokrasi daerah berpotensi menimbulkan stigma di kalangan ASN apabila tidak disertai penjelasan dan parameter yang terukur.
“Semangat pembenahan birokrasi kami apresiasi. Namun pembenahan tersebut hendaknya tidak dibangun melalui pelabelan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan aparatur,” kata Sunarsi, Rabu (24/6/2026).
PKB menegaskan bahwa reformasi birokrasi seharusnya dilakukan melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Langkah tersebut dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah.
Selain menyoroti pernyataan terkait deep state, Fraksi PKB juga menyampaikan dukungan terhadap agenda pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Jember. Dukungan tersebut disampaikan seiring pembahasan enam Raperda yang diajukan pemerintah daerah kepada DPRD.
PKB menilai pengajuan sejumlah regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menyesuaikan kebijakan daerah dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan regulasi nasional.
Enam Raperda yang diajukan meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu, penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah, pengaturan Perumda Air Minum Tirta Pandalungan Jember, serta perubahan Perda terkait Perumda Perkebunan Kahyangan Jember.
Fraksi PKB berharap Pejabat Sekda Jember mampu menjalankan amanah jabatan secara profesional, memperkuat koordinasi birokrasi, serta memastikan seluruh perangkat daerah bekerja berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik guna mendukung pelayanan dan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
(Red-Garudasatunews)
