JEMBER, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Jember mengidentifikasi sejumlah desa di delapan kecamatan sebagai wilayah rawan konflik menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027. Pemetaan ini didasarkan pada pengalaman konflik sebelumnya serta potensi gesekan antarpendukung.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menyebutkan, potensi konflik bersifat dinamis dan dapat berkembang seiring munculnya kandidat serta kondisi sosial politik di lapangan.
Data menunjukkan, sejumlah pilkades sebelumnya berujung sengketa hukum akibat lemahnya penyelesaian konflik di tingkat panitia. Kondisi ini memicu kekhawatiran berulangnya konflik serupa jika tidak ada perbaikan sistem.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyoroti lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa sebagai faktor utama konflik berkepanjangan. Ketidakjelasan aturan dinilai membuka ruang manipulasi dan ketidakpuasan peserta.
Di sisi lain, DPRD Jember menilai faktor finansial menjadi pemicu utama konflik. Praktik politik uang, bahkan hingga pembelian suara, disebut masih marak dan memicu persaingan tidak sehat antar kandidat.
Selain itu, potensi konflik juga muncul dari dominasi petahana yang diduga menguasai struktur panitia. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap netralitas penyelenggara pilkades.
Pemerintah daerah kini didesak memperkuat regulasi, termasuk percepatan penyusunan peraturan bupati sebagai turunan kebijakan terbaru. Transparansi, penegakan aturan, dan pengawasan ketat dinilai menjadi kunci mencegah konflik meluas.
Jika tidak diantisipasi sejak dini, Pilkades 2027 berpotensi menjadi ajang konflik terbuka yang tidak hanya merusak demokrasi lokal, tetapi juga stabilitas sosial di masyarakat pedesaan. (Red-Garudasatunews)
