BONDOWOSO, Garudasatunews.id – Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bondowoso mendorong percepatan pembentukan kembali kepengurusan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) setelah organisasi tersebut vakum selama tiga tahun terakhir.
Kondisi kevakuman PHRI dinilai berdampak langsung terhadap lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha hotel dan restoran, terutama dalam pelaksanaan kebijakan sektor pariwisata dan optimalisasi pajak daerah.
Kepala Disparbudpora Bondowoso, Gede Budiawan, mengungkapkan bahwa selama tidak adanya kepengurusan PHRI, pemerintah mengalami hambatan dalam menjalin komunikasi terstruktur dengan pelaku industri perhotelan dan kuliner.
“PHRI di Bondowoso ini kebetulan kosong sudah vakum tiga tahun. Sementara optimalisasi hotel terkait pajak itu masih banyak kendala,” ujar Gede Budiawan, Minggu (10/5/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah harus melakukan pendekatan secara individual kepada pengusaha hotel dan restoran. Cara itu dinilai tidak efektif mengingat jumlah usaha yang terus berkembang di Bondowoso.
Data Disparbudpora mencatat terdapat sekitar 20 hotel dan lebih dari 200 restoran yang beroperasi di wilayah Bondowoso. Namun hingga kini belum ada wadah resmi yang mampu mengonsolidasikan kepentingan pelaku usaha dengan kebijakan pemerintah daerah.
Untuk mengatasi persoalan itu, Disparbudpora mulai intensif berkoordinasi dengan PHRI DPD Jawa Timur guna mempercepat pembentukan kepengurusan baru di Bondowoso.
“Kami mendorong bagaimana PHRI Kabupaten Bondowoso ini bisa terbentuk. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan PHRI Jawa Timur,” jelasnya.
Gede menyebutkan, pihak PHRI Jawa Timur merespons positif langkah tersebut karena memiliki target yang sama dalam mengaktifkan kepengurusan PHRI di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Ia menegaskan, keberadaan PHRI dinilai penting tidak hanya untuk kepentingan pemerintah daerah, tetapi juga sebagai sarana penyalur aspirasi para pelaku usaha di sektor pariwisata, perhotelan, dan kuliner.
“Insya Allah tahun ini kami harapkan sudah ada. Bahkan kami berharap secepatnya. Dengan adanya PHRI, tentu akan lebih mudah menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Disparbudpora menilai selama masa vakum, promosi sektor wisata dan koordinasi lintas pelaku usaha belum berjalan maksimal. Kondisi itu dikhawatirkan dapat menghambat upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan jasa perhotelan.
“PHRI ini akan menjadi jembatan dua arah. Tidak hanya menyampaikan kepentingan pemerintah, tetapi juga menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk menyampaikan saran, masukan, maupun hambatan yang mereka alami di lapangan,” pungkas Gede Budiawan.
(Red-Garudasatunews)
