LUMAJANG, Garudasatunews.id – Risiko medan berat dan ancaman bencana masih membayangi pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Salah satu petugas mitra Badan Pusat Statistik (BPS), Hendra Septyantoro (31), bahkan harus menyeberangi aliran lahar Gunung Semeru di Sungai Regoyo untuk mendata unit usaha di Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Kamis (25/6/2026).
Lokasi pendataan yang berada di kawasan rawan bencana Gunung Semeru membuat petugas sensus menghadapi tantangan di luar persoalan teknis pengumpulan data. Hendra mengaku dihantui kekhawatiran sewaktu-waktu terjadi banjir lahar, terutama karena akses menuju Dusun Sumberlangsep hanya dapat ditempuh melalui jalur aliran lahar dan belum tersedia jalur alternatif.
“Ya kalau dibilang was-was ya pasti. Soalnya di sini masih rawan. Jalur alternatifnya juga belum ada, jadi harus melewati aliran lahar,” ujar Hendra.
Untuk mengantisipasi potensi bahaya, Hendra memilih berangkat lebih pagi. Langkah itu juga dilakukan agar target pendataan terhadap 10 hingga 12 koresponden setiap hari tetap tercapai dan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau saya inisiatifnya berangkat lebih pagi untuk menghindari terjebak banjir karena hujan sering datang pada sore hari,” katanya.
Selain menghadapi ancaman bencana, proses pendataan juga terkendala sulitnya menemui sejumlah responden. Hendra mengaku beberapa kali harus mendatangi rumah yang sama karena pemilik usaha tidak berada di tempat saat petugas datang.
“Kadang harus bolak-balik dua sampai tiga kali ke rumah yang sama karena sering kucing-kucingan. Tapi ya harus tetap ramah supaya bisa diterima warga,” ujarnya.
Menurut Hendra, akurasi data sensus memiliki peran strategis dalam mendukung penyusunan kebijakan dan memastikan program bantuan pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran. Karena itu, ia tetap menjalankan tugas meski harus menghadapi risiko di lapangan.
“Kalau datanya ngawur, yang rugi warganya sendiri. Makanya saya tetap jalan, capek hilang sendiri kalau lihat bantuan bisa sampai ke orang yang benar-benar butuh,” ucapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah melepas sebanyak 1.161 petugas Sensus Ekonomi pada 10 Juni 2026. Seluruh petugas mulai melakukan pendataan sejak 15 Juni dan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Kepala BPS Lumajang, Mochammad Sonhaji, menjelaskan pelaksanaan SE 2026 difokuskan untuk melacak dan mendata seluruh unit usaha, termasuk usaha yang tidak tampak secara fisik atau berbasis rumah tangga, seperti usaha konstruksi rumahan dan aktivitas perdagangan daring (e-commerce).
“Ada kemungkinan di rumah tangga itu ada usaha-usaha yang tidak kasat mata seperti misalnya konstruksi dan usaha-usaha online. Ini kita harapkan bisa terdata di SE 2026,” kata Sonhaji.
Ia menambahkan, untuk menjamin kualitas hasil pendataan, seluruh data yang dihimpun petugas pelaporan lapangan (PPL) akan diperiksa secara berjenjang oleh petugas pemeriksaan lapangan (PML) di bawah koordinasi Koridor Statistik Kecamatan (KOSEKA).
(Red-Garudasatunews)
