BLITAR, Garudasatunews.id – Rencana penutupan akses kendaraan mobil dan truk di Bendungan Lahor yang menghubungkan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang mulai 1 Agustus 2026 memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Selain berdampak pada arus transportasi, kebijakan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi warga yang selama ini menggantungkan penghasilan dari kawasan bendungan.
Camat Selorejo, Kabupaten Blitar, Agung Nugroho Sutamat, menyampaikan bahwa sekitar 100 pedagang berpotensi terdampak apabila akses kendaraan di Bendungan Lahor ditutup sesuai rencana. Para pedagang tersebut selama ini menjalankan usaha di sisi timur maupun barat kawasan bendungan yang ramai dikunjungi masyarakat.
Menurut Agung, Bendungan Lahor tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur penghubung antarwilayah, tetapi juga menjadi pusat aktivitas masyarakat dan destinasi yang mendukung roda perekonomian lokal.
“Ada sekitar 50 pedagang di sisi timur dan sekitar 50 pedagang di sisi barat bendungan yang menggantungkan usahanya pada aktivitas di kawasan tersebut,” ujar Agung, Jumat (24/7/2026).
Ia menjelaskan, sebagian pedagang berharap pemerintah maupun pihak terkait dapat mempertimbangkan kembali waktu pelaksanaan penutupan akses. Menurutnya, masyarakat membutuhkan masa transisi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi lalu lintas dan dampak ekonomi yang mungkin terjadi.
“Harapan masyarakat tentu ada peninjauan kembali atau penundaan pelaksanaan apabila memang memungkinkan, sehingga warga memiliki waktu untuk beradaptasi,” katanya.
Potensi berkurangnya jumlah pengunjung akibat pembatasan akses kendaraan menjadi perhatian utama para pelaku usaha. Mereka menilai penurunan mobilitas dapat berdampak langsung terhadap omzet harian, terutama bagi pedagang yang mengandalkan pembeli dari pengguna jalan maupun wisatawan yang singgah di kawasan Bendungan Lahor.
Di sisi lain, Agung mengungkapkan telah muncul gagasan pengembangan kawasan wisata yang lebih tertata sebagai bagian dari rencana jangka panjang. Namun demikian, menurutnya, realisasi program tersebut masih memerlukan proses perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan sehingga belum dapat langsung menjawab kebutuhan ekonomi para pedagang dalam waktu dekat.
“Kebutuhan masyarakat bersifat harian. Karena itu, solusi jangka panjang tetap perlu diimbangi dengan langkah-langkah yang mampu meminimalkan dampak ekonomi selama masa transisi,” ujarnya.
Sementara itu, warga Kecamatan Selorejo bersama para pedagang dijadwalkan mengikuti kegiatan sosialisasi yang akan difasilitasi oleh Jasa Tirta I. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang penyampaian informasi mengenai rencana penutupan akses, alasan kebijakan, serta mekanisme penanganan dampak yang mungkin timbul.
Hingga berita ini disusun, informasi yang diperoleh masih bersumber dari keterangan pejabat pemerintah kecamatan terkait kondisi di lapangan. Penjelasan lebih lanjut dari pihak pengelola Bendungan Lahor maupun instansi terkait mengenai dasar kebijakan, kajian teknis, serta langkah mitigasi terhadap dampak sosial dan ekonomi masih dinantikan sebagai bagian dari keterbukaan informasi kepada masyarakat.
(Red-Garudasatunews)
