BOJONEGORO, Garudasatunews.id – Pemberian penghargaan Halal Metric Universitas Brawijaya (UB) 2026 kepada Bupati Bojonegoro Setyo Wahono memicu perhatian terhadap sejauh mana implementasi nyata kebijakan ekosistem halal di daerah tersebut, bukan sekadar simbol apresiasi seremonial.
Penghargaan yang diberikan dalam ajang Indonesia Halal Ecosystem Summit & UB Halal Metric Award 2026 di Auditorium Algoritma, Gedung Filkom UB, Selasa (5/5/2026), menempatkan Bojonegoro pada kategori Gold HE, Silver Policy, dan Bronze ICPE. Namun, capaian ini menimbulkan pertanyaan terkait indikator penilaian serta dampak konkret terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM.
Penyerahan penghargaan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal disebut sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat sertifikasi halal. Meski demikian, transparansi proses sertifikasi dan distribusi manfaat kepada pelaku usaha kecil masih menjadi isu krusial yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Rektor Universitas Brawijaya, Widodo, menyatakan bahwa pengembangan ekosistem halal merupakan bagian dari strategi industri nasional dan global. Ia menegaskan bahwa halal tidak lagi sekadar kebutuhan religius, melainkan telah menjadi standar kualitas yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Di sisi lain, Bupati Setyo Wahono mengeklaim penghargaan tersebut sebagai hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Ia menekankan bahwa sertifikasi halal menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing produk di pasar global.
Namun, di lapangan, sejumlah pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam proses pengurusan sertifikat halal, mulai dari aspek biaya, birokrasi, hingga keterbatasan pendampingan teknis. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah capaian penghargaan telah sejalan dengan realitas implementasi di tingkat bawah.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyatakan akan terus mendorong peningkatan kualitas produk UMKM. Akan tetapi, efektivitas program tersebut akan sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan, transparansi, serta pengawasan berkelanjutan.
Dorongan agar UMKM “naik kelas” pun dinilai tidak cukup berhenti pada slogan, melainkan harus diikuti langkah konkret yang terukur dan berdampak langsung bagi pelaku usaha di daerah. (Red-Garudasatunews)
