Sidoarjo – garudasatunews.id, Aksi unjuk rasa Forum Peduli Sidoarjo (ForPiS) di Rumah Aspirasi PKB terkait darurat minuman keras dan narkoba terus memantik polemik. Tuntutan berwajah moralis yang disuarakan kelompok tersebut dinilai gagal menyentuh akar persoalan, dan justru mengaburkan fakta bahwa masifnya penyakit masyarakat ini adalah buah dari eksploitasi ekonomi kelas pekerja serta bobroknya birokrasi pemerintahan daerah.
Pemerhati Pemerintah dan Politik, Mr. Sugeng, melontarkan kritik pedas terhadap arah pergerakan aksi tersebut. Mengutip pandangan tajamnya, Sugeng menegaskan bahwa menuntut perbaikan moral masyarakat pinggiran adalah sebuah kesesatan berpikir jika elit politiknya sendiri bergelimang dosa. “Urusan akhlak itu personality, tapi yang mendesak sekarang adalah rubah pola pikir dan kelakuan pemerintah dan DPR,” tegasnya saat ditemui di Sidoarjo, Sabtu (18/7/2026).
Pria yang konsisten mengawal isu “Etika & Keadilan” serta “Konstitusi & Rakyat” ini menilai kelompok sipil terlalu menutup mata terhadap sejarah kelam pengkhianatan elit di Sidoarjo. Ia mengingatkan realitas memalukan bahwa sudah ada tiga Bupati Sidoarjo berturut-turut yang diseret Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, dari sinilah kehancuran sosial itu bermula, karena kekuasaan yang seharusnya menjadi amanah malah dijadikan alat perampasan hak rakyat.
“Bagaimana rakyat kelas bawah tidak frustrasi dan lari menenggak miras oplosan? Sidoarjo ini lumbung industri raksasa, tapi uangnya habis dirampok birokrat dan elit borjuis. Ingat, rakyat bayar pajak bukan untuk korupsi!” cetus Sugeng. Ia menegaskan bahwa kejahatan kerah putih ini merampas anggaran yang semestinya bisa digunakan untuk membangun fasilitas publik, subsidi kesehatan, dan jaminan sosial bagi kaum proletar.
Pemerintahan korup yang bersekongkol dengan pemodal pada akhirnya melahirkan sistem yang menindas ribuan pekerja rentan di Sidoarjo. Setiap hari buruh dihimpit upah minim, sistem kerja outsourcing yang mencekik, hingga ancaman PHK sepihak. Tekanan struktural dari mesin kapitalisme inilah yang memaksa sebagian kelompok miskin mencari jalan pintas menuju zat adiktif sekadar untuk mengobati alienasi dan kelelahan fisik.
Oleh karena itu, meluruk kantor partai politik dinilai Sugeng sebagai langkah yang naif. Ia mengingatkan prinsip dasar bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan, bukan sekadar alat suara elektoral. Meminta solusi moral pada elit partai tak ubahnya mengemis pada oligarki yang sejak awal memproduksi regulasi pro-pemodal. Baginya, kekuasaan adalah amanah untuk negeri, bukan milik pribadi atau golongan tertentu yang bisa diperjualbelikan.
Lebih jauh, ia menyoroti jalan keluar picik yang biasanya disodorkan aparatur negara merespons tuntutan moralis ini. Solusi selalu berujung pada pendekatan represif seperti razia jalanan, penangkapan massal, dan pemenjaraan. Pada akhirnya, yang menjejali sel tahanan hanyalah rakyat miskin, sementara bandar besar yang dibekingi modal serta pejabat yang memiskinkan rakyat dibiarkan melenggang bebas.
Sebagai antitesis, Sugeng menawarkan penyelesaian berbasis ekonomi-politik yang berakar pada perombakan struktur secara radikal. Ia mendesak agar energi massa dialihkan untuk menuntut penyitaan aset koruptor demi subsidi kaum buruh, perbaikan upah riil, dan penghancuran sistem alih daya. “Pola pikir sistemnya yang harus diubah, bukan sekadar ganti wajah pejabatnya di Pilkada,” imbuhnya.
Selama basis kesejahteraan material ini tidak dirombak dan elitnya dibiarkan terus memperkaya diri, fenomena pelarian ke narkoba tidak akan pernah tuntas di Sidoarjo. Sugeng menutup pemaparannya dengan sebuah peringatan keras bagi para pengambil kebijakan. “Ubah pola pikir, perbaiki kelakuan, dan kembalikan kepercayaan rakyat. Karena pada hakikatnya, AmanahBukanUntukDijual,” pungkasnya. ( Faisal )
