MOJOKERTO, Garudasatunews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Kontingensi Penyakit Kejadian Luar Biasa (KLB) Berbasis Vektor Regulasi tersebut disiapkan sebagai pedoman penanganan dan antisipasi potensi wabah penyakit melalui koordinasi lintas sektor.
Pemantapan rancangan regulasi itu dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi dan Pemantapan Draft Perwali di Lyn Hotel, Kota Mojokerto, Selasa (10/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi ruang pembahasan sekaligus uji publik untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum regulasi ditetapkan.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, yang akrab disapa Ning Ita, menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi KLB tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Diperlukan keterlibatan instansi vertikal, organisasi profesi, organisasi masyarakat, hingga unsur relawan.
Menurut Ning Ita, pelibatan berbagai unsur tersebut diperlukan agar penanganan kondisi darurat kesehatan dapat berjalan terpadu, terarah, dan tidak tumpang tindih.
Ia meminta seluruh pihak berpartisipasi aktif memberikan masukan terhadap rancangan Perwali. Hal itu penting untuk memastikan substansi regulasi sesuai kebutuhan dan dapat diterapkan secara efektif ketika terjadi kondisi luar biasa.
Empat Kewenangan Wali Kota dalam Penanganan KLB
Dalam rancangan Perwali tersebut, terdapat empat kewenangan Wali Kota yang akan diperjelas dalam mekanisme penanganan KLB.
Pertama, menetapkan status KLB apabila kejadian berlangsung dalam wilayah Kota Mojokerto. Kedua, membentuk tim tanggap darurat dan satuan tugas (Satgas) lintas sektor.
Ketiga, memberikan persetujuan terhadap kebutuhan logistik di luar perencanaan yang telah ditetapkan. Keempat, mencabut status KLB apabila situasi telah dinyatakan terkendali dan berakhir.
Selain memperjelas kewenangan, Ning Ita menekankan pentingnya penerapan satu sistem komando. Seluruh unsur yang terlibat harus menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan koordinasi serta arahan Ketua Satgas.
Dengan demikian, setiap instansi tidak berjalan sendiri-sendiri ketika menghadapi situasi darurat kesehatan.
Mengacu Regulasi Kementerian Kesehatan
Penyusunan dokumen kontingensi tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Mojokerto meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi KLB, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan.
Dalam ketentuan tersebut, kewaspadaan terhadap KLB mencakup lima aspek utama, yakni surveilans, pengendalian faktor risiko, imunisasi, penguatan sumber daya manusia kesehatan, serta penyusunan rencana tanggap darurat.
Dokumen kontingensi menjadi instrumen penting dalam aspek rencana tanggap darurat karena berfungsi sebagai pedoman bersama ketika terjadi kondisi luar biasa.
Menunggu Harmonisasi Sebelum Ditetapkan
Dalam kegiatan sosialisasi dan pemantapan tersebut, sejumlah materi teknis disampaikan untuk menyamakan pemahaman sekaligus membuka ruang diskusi bagi para pemangku kepentingan.
Tahapan berikutnya, rancangan Perwali akan menjalani proses harmonisasi di tingkat provinsi sebelum diajukan kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota.
Pemkot Mojokerto berharap regulasi tersebut mampu memperjelas pembagian tugas, tanggung jawab, kewenangan, serta mekanisme koordinasi seluruh unsur yang terlibat.
Dengan adanya pedoman tersebut, kesiapsiagaan menghadapi potensi KLB di Kota Mojokerto diharapkan semakin terstruktur sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan terarah.
(Red-Garudasatunews)
