MOJOKERTO, Garudasatunews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto memperkuat upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan perizinan. Langkah tersebut diwujudkan lewat Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema Optimalisasi Pelayanan Perizinan untuk Mendorong Investasi dan Kemudahan Berusaha yang digelar di Ruang Sabha Mandala Madya Balai Kota Mojokerto, Senin (29/6/2026).
Forum itu mempertemukan pelaku usaha, akademisi, organisasi profesi, dan insan media untuk menyampaikan masukan terkait efektivitas pelayanan perizinan. Hasil pembahasan akan dijadikan bahan evaluasi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan pelayanan publik sekaligus meningkatkan kemudahan berusaha di Kota Mojokerto.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari komitmen pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan. Menurutnya, masukan dari berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Ia menyatakan pelayanan perizinan yang cepat, transparan, mudah diakses, dan memberikan kepastian hukum menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing daerah sekaligus menarik minat investor menanamkan modal di Kota Mojokerto.
Meski memiliki keterbatasan lahan untuk pengembangan investasi berskala besar, Pemkot Mojokerto tetap optimistis pertumbuhan ekonomi dapat didorong melalui penguatan investasi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Ika Puspitasari, pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto pada triwulan I 2026 mencapai 6,05 persen. Capaian tersebut, menurutnya, berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur maupun nasional sehingga menunjukkan aktivitas dunia usaha di daerah tetap tumbuh positif.
Pemerintah daerah pun menargetkan peningkatan investasi melalui pengembangan sektor usaha kuliner, kafe, restoran, dan UMKM yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pergerakan ekonomi lokal.
Selain membahas peluang investasi, forum juga mengulas berbagai kendala yang masih dihadapi masyarakat dalam proses pengurusan perizinan, termasuk implementasi sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Pemerintah membuka ruang dialog agar berbagai hambatan yang muncul dapat diidentifikasi dan menjadi dasar perbaikan layanan.
Wali Kota mengakui pelayanan publik yang diberikan pemerintah masih memerlukan penyempurnaan. Karena itu, seluruh masukan masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan, menyederhanakan prosedur, serta menghadirkan inovasi pelayanan yang lebih efektif.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Mojokerto juga terus meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di bidang pelayanan publik. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat profesionalisme pelayanan, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha, serta mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan di Kota Mojokerto.
(Red-Garudasatunews)
