Pemkab dan DPRD Blitar Sepakati Raperda Pajak, Warga Tak Dibebani

oleh -44 Dilihat
oleh
Pemkab dan DPRD Blitar Sepakati Raperda Pajak, Warga Tak Dibebani (1)
Pemkab dan DPRD Blitar Sepakati Raperda Pajak, Warga Tak Dibebani (1)
banner 468x60

BLITAR, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kesepakatan tersebut menjadi langkah pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Kesepakatan itu disampaikan Wakil Bupati Blitar, H. Beky Herdihansah, saat membacakan pendapat akhir Bupati Blitar dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar di Graha Paripurna DPRD, Jumat (20/11/2026) malam.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Susi Narulita Kumala Dewi. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD, serta sejumlah undangan.

Dalam penyampaian pendapat akhirnya, Beky menegaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Optimalisasi kedua sektor tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengelolaan pendapatan daerah agar berjalan secara optimal, transparan, dan akuntabel.

“Melalui peraturan daerah ini, kita berharap pengelolaan pajak dan retribusi daerah dapat semakin optimal, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum,” ujar Beky.

Wabup Pastikan Kebijakan Tidak Memberatkan Masyarakat

Meski mendorong peningkatan PAD, Pemkab Blitar menegaskan bahwa kebijakan pajak dan retribusi tidak boleh mengabaikan kondisi serta kemampuan ekonomi masyarakat.

Beky memastikan, penyusunan regulasi tersebut tetap memperhatikan daya beli warga, menjaga iklim investasi agar kondusif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Menurutnya, peningkatan penerimaan daerah harus berjalan seimbang dengan kepentingan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas usaha.

Dengan demikian, optimalisasi pendapatan daerah tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata melalui pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Transparansi dan Pengawasan Menjadi Perhatian

Kesepakatan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam perspektif kepentingan publik, masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai substansi pengaturan pajak dan retribusi, termasuk jenis pungutan yang diatur, mekanisme pemungutan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan pelaku usaha.

Keterbukaan informasi tersebut penting agar kebijakan peningkatan PAD tidak menimbulkan ketidakpastian maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi nantinya menjadi bagian penting untuk memastikan penerimaan daerah benar-benar dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi kepentingan publik.

Menunggu Tahapan Penetapan Peraturan Daerah

Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelumnya telah melalui proses pembahasan serta penyempurnaan antara pihak eksekutif dan legislatif. Setelah kesepakatan dalam rapat paripurna, rancangan regulasi tersebut selanjutnya memasuki tahapan penetapan menjadi Peraturan Daerah (Perda) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemkab Blitar berharap regulasi tersebut nantinya dapat diterapkan secara efektif untuk memperkuat kemandirian fiskal, memperluas ruang pembiayaan pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Beky juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Blitar atas kerja sama dan kontribusi selama proses pembahasan Raperda.

Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan mampu menghasilkan kebijakan fiskal yang tidak hanya memperkuat keuangan daerah, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan regulasi tersebut tidak hanya diukur dari meningkatnya PAD, tetapi juga dari sejauh mana manfaat penerimaan daerah dapat dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang merata, dan kebijakan pungutan yang berkeadilan.

(Red-Garudasatunews)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.