BLITAR, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Blitar mengakui kesulitan memantau perkembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tengah percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keterbatasan akses dan ketidaksinkronan data menjadi kendala utama.
Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, menyatakan informasi jumlah dan operasional SPPG di lapangan kerap berubah dan tidak terintegrasi. Pemkab masih mengandalkan laporan dari camat serta kepala SPPG.
“Memang data itu naik turun. Kami mengandalkan informasi dari camat dan kepala SPPG, kadang juga tidak sinkron,” ujar Khusna di Kanigoro, Senin (23/2/2026).
Data terakhir yang diterima Pemkab mencatat 80 SPPG telah beroperasi, sementara 22 titik lainnya masih dalam tahap proses pembangunan. Namun, validitas angka tersebut belum dapat dipastikan sepenuhnya.
Ketidaksinkronan data terungkap di Kecamatan Wates. Secara administratif per Januari 2026, wilayah itu dilaporkan belum memiliki SPPG. Namun hasil penelusuran lapangan menemukan SPPG Mojorejo telah berdiri dan beroperasi.
Sementara itu, Kecamatan Bakung masih dilaporkan belum memiliki SPPG. Tanpa sistem data terintegrasi, Pemkab Blitar kesulitan memverifikasi kondisi riil di lapangan.
“Data terakhir yang kita dapat 80 SPPG sudah operasional dan 22 masih berproses,” tegas Khusna.
Pemkab Blitar menyatakan akan terus berkoordinasi untuk memastikan akurasi data demi mendukung kelancaran pelaksanaan program MBG di wilayahnya.
(Red-Garudasatunews)
