Banyuwangi, Garudasatunews.id – Kebijakan pembatasan jam operasional toko swalayan di Banyuwangi menuai sorotan, menyusul klaim pemerintah daerah bahwa langkah tersebut ditujukan untuk melindungi pelaku UMKM, namun efektivitasnya masih dipertanyakan.
Aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 000.8.3/442/429.107/2026 mulai diberlakukan sejak 1 April 2026. Dalam kebijakan tersebut, toko swalayan non-berjejaring hanya diizinkan beroperasi pukul 08.00–21.00 WIB, sementara ritel modern berjejaring dibatasi pukul 10.00–21.00 WIB.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra, MY Bramuda, menyebut kebijakan ini sebagai upaya menciptakan pemerataan ekonomi dengan memberi ruang lebih luas bagi warung rakyat dan UMKM untuk menjangkau konsumen.
Namun, kebijakan ini memunculkan pertanyaan terkait dampak riil di lapangan, terutama apakah pembatasan jam operasional benar-benar mampu mengalihkan daya beli masyarakat ke pelaku usaha kecil, atau justru hanya membatasi pilihan konsumen tanpa solusi struktural.
Sosialisasi telah dilakukan kepada pelaku usaha ritel, dan menurut Yoppy Bayu Irawan, sebagian besar toko modern telah mematuhi aturan tersebut. Meski demikian, belum ada evaluasi terbuka mengenai dampak kebijakan terhadap omzet UMKM maupun ritel modern.
Sejumlah pengamat menilai, intervensi berbasis pembatasan waktu berpotensi bersifat sementara jika tidak diiringi penguatan daya saing UMKM, seperti akses modal, kualitas produk, dan distribusi.
Di sisi lain, kebijakan ini juga membuka ruang pengawasan yang lebih kompleks, terutama terkait potensi pelanggaran jam operasional serta konsistensi penegakan aturan di lapangan.
Pemkab Banyuwangi berharap kebijakan ini mampu menciptakan keadilan ekonomi. Namun tanpa indikator keberhasilan yang jelas dan transparan, langkah tersebut berisiko menjadi kebijakan populis yang sulit diukur dampak jangka panjangnya.
(Red-Garudasatunews)
