TULUNGAGUNG, Garudasatunews.id – Belasan pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang sebelumnya dibawa ke Jakarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dipulangkan usai menjalani pemeriksaan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.
Para pejabat tersebut diperiksa di Gedung KPK dengan status sebagai saksi. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan seluruh proses pemeriksaan telah selesai dan tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya.
“Pemeriksaan para pihak sudah selesai dilakukan,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).
KPK juga memastikan tidak ada lagi pejabat Pemkab Tulungagung yang berada di Gedung Merah Putih setelah proses pemeriksaan rampung. Seluruh saksi telah dipulangkan ke daerah asal.
“Sudah,” kata Budi singkat saat dikonfirmasi terkait pemulangan para pejabat tersebut.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan dua tersangka, yakni Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Keduanya kini menjalani penahanan di Rutan Cabang Gedung KPK Jakarta untuk 20 hari ke depan.
Sementara itu, sejumlah pejabat yang sebelumnya diperiksa sebagai saksi di antaranya berasal dari posisi strategis di lingkungan Pemkab Tulungagung, termasuk kepala dinas, kepala bagian, hingga anggota DPRD yang memiliki hubungan keluarga dengan tersangka utama.
Dari sudut pandang investigatif, pemulangan belasan pejabat tanpa penetapan status hukum lanjutan memunculkan pertanyaan terkait sejauh mana peran mereka dalam konstruksi perkara. Status sebagai saksi tidak serta-merta menutup kemungkinan adanya keterlibatan lebih dalam yang belum terungkap.
Selain itu, keterlibatan pejabat lintas sektor serta kedekatan personal dengan tersangka utama mengindikasikan potensi jejaring yang lebih luas dalam kasus ini. Namun hingga kini, KPK belum membuka secara rinci alur kasus maupun peran masing-masing pihak yang telah diperiksa.
Minimnya transparansi terkait hasil pemeriksaan saksi juga menimbulkan spekulasi publik mengenai kemungkinan adanya fakta yang belum diungkap. Kondisi ini menuntut pendalaman lanjutan agar tidak menimbulkan kesan bahwa proses hukum berhenti pada aktor utama semata.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut integritas tata kelola pemerintahan daerah. Publik kini menunggu langkah KPK untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat benar-benar diungkap tanpa tebang pilih. (Red-Garudasatunews)
